oleh

Polda Metro Diminta Percepat Penyelidikan Terhadap Pimpinan DPRD, Sekda Dan Sekwan Bekasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua Internal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI), Nurchalis Patty menjelaskan bahwa sejumlah pejabat daerah telah dilaporkan Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang no 14 Tahun 2008.

“Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bekasi telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tanda bukti laporan polisi nomor TBL/3269/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ,” ucap Nurchalis kepada suaradewan.com, Jakarta, Senin (22/06).

Menurut Nurchalis adapun barang bukti yang memperkuat laporan polisi tersebut diantaranya Kesepakatan Mediasi di kantor Komisi Informasi, Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat nomor 899/PTSN-MK.M/KI-JBR/VI/2017, Surat Pengadilan Negeri Cikarang Perihal Permohonan Eksekusi Informasi, Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perihal Pemberitahuan Salinan Penetapan, Surat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil pemeriksaan.

Baca juga  Periksa Tiga Pentolan GNPF MUI, Polisi kantongi Info Penting Soal Makar

Selain itu, lanjut Nurchalis, terdapat juga tanggapan terhadap surat Ombudsman dengan Tembusan Kapolda Metro Jaya, Pimpinan DPRD, Sekda dan Sekwan Kabupaten Bekasi, dan surat peringatan DPN LP3 NKRI yang ditujukan kepada Pimpinan dan Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi serta surat dari Ketua Komisi Informasi Pusat atas hal jawaban hak masyarakat untuk memperoleh informasi bukan hanya diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, tapi juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28 huruf yang berbunyi :

Baca juga  Terkait Aksi GNF MUI, Polda Metro Belum Terima Surat Pemberitahuan

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” tambah Nurchalis.

Permintaan informasi publik ini berawal dari 2017 sampai saat ini tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi belum menyiapkan informasi publik yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril.

Nurchalis Patty berharap agar Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse dan Kriminal khusus mempercepat penyelidikan terhadap pimpinan DPRD, Sekda Kabupaten Bekasi dan Sekwan DPRD Bekasi demi terwujudnya supremasi hukum. (aw)

Komentar