oleh

Pileg dan Pilpres/Pilkada Dipisah Dinilai Lebih Ideal Bagi Kualitas Demokrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan penentuan model pemilu kepada pembentuk Undang-Undang, yaitu pemerintah dan DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Hanura, Inas N Zubir mengusulkan pola pemilu serentak yang ideal dengan cara memisahkan antara pemilu legislatif dan eksekutif hingga ke tingkat daerah.

banner 1280x904

Sebagaimana diketahui, keputusan MK tersebut adalah terkait pada permohonan perkara nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pilkada).

Menurut Inas, pilihan yang terbaik bagi partai-partai kecil adalah model keserentakan pemilu yang memisahkan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota) dengan pemilu eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota).

Baca juga  Kotak Kosong Menang, Fahri Hamzah: Pertanda Elite Dipermalukan Rakyat

“Dimana partai-partai kecil dapat seratus persen fokus untuk meraih kesempatan memperoleh kursi di DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Inilah yang namanya pemilu berkeadilan sesuai jiwa UUD 1945,” kata Inas, Senin (2/3/2020).

Dia menjelaskan penggabungan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif lebih rentan menimbulkan korban jiwa seperti kasus di Pemilu 2019. Dia mengungkapkan proses penghitungan suara akan sangat melelelahkan bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dari mulai PPS, PPK, KPUD Kab/Kota, KPUD Provinsi dan KPU RI.

“Harus fokus kepada tiga unsur suara nasional, yakni DPR, DPD dan Pres/Wapres. Oleh karena itu unsur suara Pres/Wapres harus dipisah dan digabung ke pemilihan eksekutif saja,” kata dia.

Dia menjelaskan berkaca dari keserentakan pemilu 2019 dan merujuk putusan MK tanggal 26 Februari 2020 yang lalu, yang menyatakan Pemilu 5 kotak untuk pres/wapres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD kab/kota bukan satu-satunya model pemilu serentak yang konstitusional.

Baca juga  Wakil Ketua DPRD DKI Ini Pede Nyaleg Meski Pernah Jadi Napi Korupsi

Dia melihat penggabungan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif membuat masyarakat lebih terkonsentrasi pada figur pasangan eksekutif ketimbang memilih legislatif, sehingga mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.

“Partai yang hanya sebagai pengusung tenggelam oleh pamor calon Presiden/Wakil Presiden, karena para pemilih dengan pemilu serentak model ini, akan terfokus ke pemilu presiden/wakil presiden saja, sementara pemilu legislatif-nya tenggelam oleh hiruk pikuk-nya pemilu Presiden/Wakil Presiden,” tambahnya. (sd)

Komentar