oleh

Perppu Keormasan Kejar Tayang Hingga Akhir Oktober

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan kembali dibahas oleh komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menjelaskan bahwa mereka telah menyusun jadwal dan mekanisme terkait dengan pembahasan Perppu tersebut.

banner 1280x904

“Kami akan rapat internal lalu mengundang pemerintah untuk menyampaikan pandangannya lalu pendapat fraksi-fraksi,” terang Zainuddin Amali, Jakarta, Kamis (7/9).

Baca juga  KPAI: 10 Juta Anak Indonesia Dieksploitasi untuk Kampanye Politik

Selain pandangan Fraksi-Fraksi komisi II juga akan memanggil pihak pro dan kontra untuk dijadikan sebagai bahan untuk kemudian dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Langkah cepat dilakukan oleh Komisi II, lantaran keterbatasan waktu dalam membahas Perppu tersebut dan harus selesai di Masa Sidang periode ini, yaitu 24 Oktober.

Baca juga  Komisi II Pertanyakan Landasan Mendagri Mengaktifkan Ahok

“Misalnya di Komisi XI DPR hanya memerlukan waktu dua pekan menyelesaikan Perppu tentang Keterbukaan Informasi Keuangan. Di Perppu Ormas tidak dibongkar dan tidak membahas DIM, sehingga prosesnya cepat,” kata Amali. (aw/ri)

Komentar