oleh

Perludem: Tidak Mudah Bagi Parpol Lolos Parliamentary Threshold 4%, Ini Tantangannya

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada pemilu 2019 ditetapkan sebesar 4 persen, dan akan membuat persaingan antar partai akan berlangsung sengit. Pasalnya, persaingan mencapai ambang batas itu tidak akan mudah.

Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk ‘Mengejar Ambang Batas Parlemen’, di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/5). Tak hanya partai baru, upaya mengejar ambang batas itu juga berlaku untuk partai lama yang sudah masuk Parlemen.

“Tidak mudah, bahkan bagi partai di Parlemen sekalipun untuk menjamin mereka lolos di batas parlemen 4 persen,” ungkap Titi Anggaraini.

Titi Anggraini menyebut, ada dua tantangan terkait naiknya ambang batas tersebut. Pertama ada coattail effect (efek ekor jas), Coattail effect adalah kondisi ketika preferensi pemilih dipengaruhi kandidat presiden. Dengan kondisi tersebut, partai pendukung presiden terpilih juga merupakan mayoritas di parlemen.

Baca juga  PSI Curi Start Kampanye, Pakar: Sosialisasi KPU tak Efektif

Tantangan kedua, menurut Titi, ambang batas parlemen yang lebih tinggi memerlukan soliditas calon legislatif (caleg). Titi menyebut, caleg-caleg yang diusung partai politik (parpol) harus bekerja dengan sungguh-sungguh dengan energi yang sama untuk memenangkan parpol. Menurut dia, akan menjadi masalah apabila antara satu caleg dengan caleg yang lain tidak memiliki upaya yang sama untuk memenangkan parpol.

Ini akan membuat parpol kemungkinan sulit menembus ambang batas parlemen 4 persen. “Kalau caleg tidak bekerja melakukan pemenangan, sulit untuk lolos, untuk memperoleh kursi (di parlemen),” sebut Titi. Oleh karena itu, imbuh Titi, parpol dan calegnya harus solid. Sebab, yang harus dihadapi adalah ambang batas parlemen yang besar di tengah jumlah parpol peserta pemilu yang semakin banyak dibandingkan pemilu 2014.

Pada Pemilu 2014, ada ketidakpuasan dengan angka ambang batas itu lantaran parpol yang ada di parlemen dianggap terlalu gaduh. Dia menerangkan kegaduhan karena terlalu banyak fraksi dalam pengambilan keputusan.

Baca juga  KPU Siap Hadapi Mediasi Sengketa Pendaftaran Caleg dengan Partai Hanura

“Pada 2014 ambang batas (parlemen) jadi 3,5 persen untuk DPR RI. Dengan hanya 12 parpol, malah naik jumlahnya di parlemen menjadi 10 parpol,” katanya.

Berdasarkan penyelenggaraan pemilu pada empat tahun lalu, Titi pun menilai, penyederhanaan parpol di parlemen bukan sekadar mengatur persentase ambang batas parlemen. Ia menilai, faktor yang turut berkontribusi dalam penyederhanaan parpol, yakni besaran daerah pemilihan (dapil), alokasi kursi di dapil, atau konversi suara menjadi kursi.

“Ambang batas efektif mengurangi jumlah partai dan berkontribusi membuat suara terbuang. Pemilih sudah capek-capek memilih, tetapi parpol yang tidak lolos ke ambang batas parlemen, suaranya terbuang dan tidak terhitung,” tuturnya. (ak)