oleh

Pergantian Komisioner KPU Tidak Akan Mengganggu Pelaksanaan Pemilu

Ilustrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menjelang berakhirnya masa tugas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada April mendatang, saat ini pemerintah bersama DPR RI sedang dalam proses untuk memilih komisioner baru lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, meskipun pergantian komisioner itu dilakukan dekat dengan waktu pelaksanaan dua agenda besar politik, yakni pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019, namun hal itu diyakini tidak akan mengganggu  kinerja KPU dalam menyelenggarakan dua agenda besar tersebut.

Hal itu diyaknini Arif, lantaran yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu tersebut adalah institusi KPU, bukan orang-orang yang ada dalam institusi itu. Sebab kinerja dalam institusi KPU sudah diatur oleh sistem dan ada Standar Opersional Prosedurnya (SOP).

“Jadi siapapun personel yang ada didalamnya, dia mengerjakan sesuai SOP yang sudah ada. Karena tidak mungkin terjadi kevakuman kepengurusan petugas,” kata Arief di Jakarta, Minggu (19/3).

Dikatakan Arif, DPR RI sebaiknya segera mengesahkan RUU Pemilu yang baru maksimal dalam dua bulan kedepan, sebab waktu yang tersisa sudah semakin sempit untuk memulai tahapan persiapan pemilu serentak 2019.

“Makanya pembuat undang-undang yang melakukan fit and proper pasti sudah membaca siapa yang bisa masuk langsung kerja. Karena memang pekerjaan ini akan luar biasa beban beratnya,” tukas Arief.

Sementara itu Komisioner KPU yang lain, Haedar Nafis Gumay mengatakan, tahapan dan masa verifikasi partai politik akan dimulai dalam 22 bulan sebelum pemilu legislatif digelar. “Dengan asumsi, pemungutan suara pada bulan april 2019, maka tahapan pemilu 2019 akan dimulai pada bulan Juni 2017 (22 bln sebelum hari H),” ujar Hadar beberapa waktu lalu.

Namun menurut Haedar, hal itu bisa saja mengalami perubahan, tergantung dengan revisi UU Pemilu yang digodok oleh DPR RI. “Pastinya akan seperti apa, tentu kita harus menunggu UU pemilu kodifikasi akan segera ditetapkan oleh DPR dan pemerintah,” pungkasnya. (ZA)

Komentar