oleh

Penjelasan Kemenhub RI terkait 11 Materi Revisi PM 32 Tahun 2016

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) kembali memberi penjelasan terkait revisi Peraturan Menteri (PM) 32 Tahun 2016 tentang angkutan umum dan angkutan sewa online.

Penjelasan ini, menurut Kemenhub RI melalui laman Twitter resminya @kemenhub151, dianggap perlu guna memahami poin-poin dalam peraturan tersebut sebagaimana mestinya. Hal ini sekaligus merupakan rangkuman dari pertanyaan dan tanggapan yang paling sering muncul terkait revisi PM 32 Tahun 2016.

banner 728x419

Di awal, Kemenhub RI menerangkan bahwa hasil revisi yang digagas ini memuat 11 poin utama dalam revisi tersebut. Sejumlah di antaranya juga telah dipublikasikan oleh @kemenhub151 sebelumnya.

“Revisi PM 32 Tahun 2016 merupakan hasil kajian tim dari pemerintah, akademisi, komunitas, LSM & stakeholder terkait,” tulis @kemenhub151 memulai.

Setelah melalui kajian tersebut, selanjutnya dilakukan uji publik terhadap revisi PM 32 Tahun 2016 ini, yaitu di Jakarta (17/2) dan di Makassar (10/3). Darinya, lahirlah 11 materi revisi PM 32 Tahun 2016.

“Inilah payung hukum untuk operasional yang selama ini disebut taksi online,” terang Kemenhub.

Oleh karena banyaknya tanggapan revisi PM 32 tersebut, maka Kemenhub RI melalui laman Twitter-nya merasa perlu memberi sejumlah penjelasan. Penjelasan ini dirangkum melalui tweet series @kemenhub151 dengan tagar #PahamiRevisiPM32, Senin (20/3/2017).

Di poin pertama, Kemenhub RI menjelaskan soal mengapa transportasi yang selama ini disebut taksi online dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan soal adanya penetapan tarif batas dan bawah yang kemudian membuat angkutan sewa jadi relatif mahal.

Terkait penetapan jumlah kendaraan yang dinilai akan memperbanyak jumlah pengangguran, alasannya adalah agar tidak terjadi over supply. Bahwa penghasilan pengemudi akan menurun apabila terlalu banyak angkutan umum yang beroperasi.

Untuk STNK yang harus berbadan hukum, alasannya hanya soal legal atau tidaknya angkutan sewa online tersebut.

Next

Next

Komentar

Berita Lainnya