Penguatan Regulasi Untuk Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Penguatan Regulasi Untuk Antisipasi Perlambatan Ekonomi

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem berusaha yang kondusif. Menuru

Kasus Dugaan Suap APBD Jambi 2018, KPK Sita Dokumen dan Catatan APBD di Beberapa Lokasi
Pemda Diminta Hati-Hati Soal Pemberian THR dan Gaji ke-13
Sejumlah Pemda tak Sanggup Keluarkan THR untuk PNS

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem berusaha yang kondusif. Menurutnya, iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat kondisi ekonomi dunia yang melambat.

“Substansinya menata sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, insentif bagi dunia usaha yang menghasilkan komoditas ekspor, insentif bagi dunia usaha yang inovatif, dan diikuti penataan aturan berinvestasi,” ungkap Puan di sela-sela Rapimnas KADIN 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).

Puan yang tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi panel Rapimnas KADIN yang bertemakan ‘Menuju Ekonomi Maju,  Berdaya saing dan Berkeadilan’ menekankan untuk dilakukan penguatan regulasi sebagai langkah agar meningkatkan potensi ekonomi Indonesia.

Baca juga  Kasus Dugaan Suap APBD Jambi 2018, KPK Sita Dokumen dan Catatan APBD di Beberapa Lokasi

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, DPR RI akan membantu pemerintah dalam penguatan regulasi untuk mendorong laju perekonomian dengan  segera membahas pembentukan RUU Omnibus Law. “DPR akan memastikan bahwa seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodir, baik itu Pemerintah, Pengusaha, Pekerja dan terutama kepentingan rakyat,” ungkap Puan.

Dalam paparannya, Puan menekankan pentingnya pasar yang kondusif bagi produktifitas perekonomian nasional. Oleh karenanya, perlu adanya upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditas nasional. “Diperlukan adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” sambungnya.

Baca juga  Defisit APBN 2018 Hampir Sentuh Rp 50 Triliun Dinilai Lebih Baik dari 2017

Puan juga menyarankan agar proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD, dan BUMN, meningkatkan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi untuk menghemat devisa. Dengan demikian terjadi sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. (aw/dpr)

sumber: dpr.go.id