oleh

Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam RUU Pemilu

Oleh: Dr. Radian Syam, S.H., M.H., (Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

ADA empat penguatan lembaga pengawas pemilu yang diusulkan, sehingga pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud secara baik dan/atau optimal. Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi.

banner 1285x856

Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana jelas tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya ada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Agar asas-asas sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dapat terselenggara, salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin Pemilu agar berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan, dapat terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi atau kecurangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Bawaslu, KPU, dan DKPP ialah satu kesatuan fungsi penyelengaraan Pemilu.

Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang terkait kelembagaan pengawasan Pemilu, terlebih pada Pemilu 1982 dengan nama Panwaslak.

Kelembagaan pengawas yang awalnya bersifat ad hoc sesuai UU No. 12 tahun 2003, kemudian bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Lembaga pengawas ini lantas diperkuat lagi secara kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011. Terakhir, melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu terus diperkuat, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu tidak semata menjadi lembaga pemberi rekomendasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, namun juga menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara (ajudikasi).

Saat ini, dengan pelbagai persoalan yang makin kompleks, menurut hemat Penulis, kelembagaan pengawasan Pemilu masih butuh penguatan. Penguatan itu makin terasa dibutuhkan bila dikaji dari sejumlah aspek atau pertimbangan.

Berdasarkan aspek kelembagaannya, Bawaslu belum memiliki daya paksa atas putusan yang dikeluarkan. Jika kemudian dapat dilihat mengenai prinsip Pemilu yang sehat yang menjamin kedaulatan rakyat yakni terkait free elections, fair elections, universal suffrage dan voting by secret ballot dan honest counting and reporting of result.

Prinsip free elections adalah Pemilu yang bebas. Dimensi Pemilu yang bebas sangat lekat pada hak kebebasan dan politik warga negara, kebebasan mengungkapkan ekspresi, pendapat dan pilihan politiknya. Prinsip fair elections adalah Pemilu yang mampu menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan. Berkeadilan berarti adalah kerangka hukum Pemilu didesain berdasarkan prinsip imparsial. Penegakan hukum Pemilu juga harus tidak tebang pilih, semua peserta Pemilu harus diperlakukan sama di depan hukum Pemilu.

Baca Juga:  Presidential Threshold Dinilai sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Kemudian regulasi dana kampanye yang tegas dan transparan, harus ada pemisahan yang jelas mana yang menjadi aset publik dan peserta Pemilu, melarang penggunaan dana publik dan aset publik untuk kepentingan kampanye.

Pengaturan batasan dana kampanye juga menjadi isu penting untuk menjamin kontestasi yang berkeadilan. Prinsip universal suffrage adalah Pemilu harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (eligible) berdasarkan undang-undang. Hak memilih dan dipilih berlaku universal, tidak mendiskriminasi jenis kelamin, minoritas, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Penghilangan hak memilih dan dipilih oleh negara kepada warganya haruslah diatur dalam Undang-Undang.

Jaminan hak memilih haruslah terlihat sejak pendataan daftar pemilih. Semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih haruslah masuk dalam daftar pemilih.

Jaminan memilih juga diberikan kepada warga negara yang tinggal di pedalaman serta yang berada di luar negeri. Kalangan disabilitas harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memberikan suaranya di TPS, serta persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu harus diatur dengan prinsip rasionalitas dan non-diskriminatif.

Prinsip voting by secret ballot adalah penyelenggara Pemilu harus mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari para pemilih. Hal tersebut berkaitan dengan desain TPS yang harus mampu menjaga prinsip kerahasiaan. Pemilih juga harus dijaga tetap steril (sendirian) di dalam TPS ketika melakukan pencoblosan (ballot marking). Pengecualian bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, misalkan pemilih disabilitas, pemilih buta huruf, dsb. Akan tetapi perlakuan khusus tersebut haruslah dilakukan berdasarkan peraturan.

Prinsip honest counting and reporting of result maksudnya Prinsip ini mensyaratkan kepada penyelenggara Pemilu ketika mereka menjalankan tugas penghitungan suara dan tabulasi suara bertindak secara profesional, imparsial, efisien, dan akurat.
Memperhatikan prinsip-prinsip tersebut untuk memperoleh Pemilu yang jujur dan adil sehingga tercipta Pemilu yang berkualitas dan demokratis, keberadaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan (pencegahan dan penindakan) dan fungsi pengadilan (menyelesaikan sengketa) sangat penting juga mempertimbangkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan kemudian muncul: bagaimanakah penguatan kelembagaan pengawas Pemilu yang ideal ke depan?

Bila diperhatikan, ada satu sisi lagi yang perlu diperhatikan guna memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Jika dilihat dan/atau dianalogikan dengan Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 di mana diberikan kewenangan oleh Konstitusi berupa pengawasan kepada kedaulatan dan/atau martabat hakim.

Atas dasar itu Penulis menilai, perlu dilakukan pengawasan terhadap Kedaulatan rakyat atas penguatan pada lembaga pengawasan Pemilu yaitu dengan penambahan frase pada UUD NRI Tahun 1945 di mana secara konkrit ada frase “Lembaga Pengawas Pemilu dilakukan oleh yang Namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk mengawasi dengan melakukan pengawasan baik secara Pencegahan dan Penindakan atas jalannya setiap proses tahapan Pemilihan Umum yang secara teknis dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum”.

Baca Juga:  Ini Hasil Kunker Pansus Pemilu DPR ke Jerman

Dengan adanya frase ini, ini dapat memberikan daya paksa kepada Bawaslu sehingga Bawaslu dapat melakukan tindakan kepada stakeholders yang tidak menjalankan setiap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga pengawasan Pemilu tersebut.

Pemisahan yang tegas antara penyelenggara Pemilu dengan pengawas Pemilu bukanlah sesuatu yang baru dipraktikan. Beberapa negara sudah mempraktikan seperti Ekuador. Sebagaimana Indonesia, Ekuador juga memiliki sejarah yang panjang dalam pelaksanaan Pemilu. Pada tahun 2008, terjadi perubahan konstitusi di mana terdapat penegasan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan Pemilu (Consejo Nacional Electoral/CNE) dan peradilan Pemilu (Tribunal Contencioso Electoral/TCE).

CNE bertanggung jawab atas organisasi, pelaksanaan, dan kontrol dari proses pemilihan dalam pelaksanaan demokrasi langsung, sedangkan TCE terkait mengatur keadilan dalam masalah pemilihan dan putusan yang dikeluarkan oleh TCE bersifat final dan mengikat yang harus dan/atau wajib dijalankan oleh CNE.

Dengan melihat atas apa yang telah disampaikan maka Penulis menilai ke depan perlu adanya penambahan frasa di UUD NRI Tahun 1945, yakni perubahan pada Pasal 22E di mana pengawas Pemilu terpisah dengan penyelenggara Pemilu. Namun jika perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum dapat dilakukan di mana Penulis menyadari adanya sebuah proses dan/atau mekanisme dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mudah (Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945), maka perlu ada sejumlah usulan dalam RUU Pemilu yang sedang dilakukan pembahasannya di DPR RI.

Penulis mengusulkan agar nantinya dalam RUU Pemilu: 1) Memberikan kewenangan Bawaslu lebih kuat dan/atau tetap diformalkan; 2) Memisahkan dengan jelas dan/atau tegas bentuk kelembagaan serta kedudukan kewenangan antara Pengawas Pemilu dan Penyelenggara Pemilu; 3) Adanya frasa norma yang memberikan sebuah kekuatan Upaya Daya Paksa, di mana Daya paksa tersebut dapat menghindari rekomendasi dan/atau putusan yang tidak dijalankan oleh penyelenggara Pemilu; 4) Perlu adanya political good will dari pembentuk UU di mana hanya ada satu pintu dalam penegakan hukum pemilu.

Atas hal tersebut maka Penulis menilai penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud secara baik dan/atau optimal sehingga nantinya diharapkan meminimalkan “Akrobatik Hukum” yang dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan hasil pemilu yang lebih baik.

Pengaturan, pelaksanaan dan penegakan Hukum dalam Pemilu harus dapat merepresentasikan asas-asas di mana Pemilu merupakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dapat berlangsung. Menurut Penulis, Pemilu bukan hanya semata-mata pada sebuah Prosedural namun ada substansi serta regulasi dari Pemilu itu sendiri, serta Penguatan Kelembagaan Sistem Pemilu menjadi suatu hal yang terpenting. Di akhir tulisan ini Penulis ingin mencoba menyampaikan bahwa “Tidak Ada Sistem Pemilu Yang Sempurna Tetapi Bagaimana Kita Menjadikan Pemilu Sebagai Media Membangun Bangsa”. (*)

(artikel pertama kali diterbitkan oleh: EXPOSEMEDIA.ID, Edisi 21 Desember 2020)

Komentar

Berita Lainnya