oleh

Pengawas Pemilu Diingatkan Bijak Dalam Bermedsos Ria, Jaga Budaya Indonesia

MANADO, SUARADEWAN.com — Media sosial saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana di ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter, karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik.

Namun demikian, media sosial perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia yang toleran dan ramah. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, yang mempersilahkan jajaran Bawaslu menggunakan medsos, apalagi medsos juga menjadi objek pengawasan lembaga pengawas Pemilu.

banner 1280x904

“Bijaklah dalam menggunakan media sosial, Bila tidak bijak menggunakan medsos maka potensi konflik dapat terjadi, Jangan sampai buntut-buntutnya menyebabkan kelembagaan jajaran pengawas tercoreng dalam tahapan Pilkada 2020” kata Herwyn Malonda Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (7/7/2020).

Baca juga  Bawaslu Putuskan Partai Bulan Bintang Sah Sebagai Peserta Pemilu 2019

Selain memantau medsos, Herwyn juga mengingatkan agar jajaran mempersiapkan kapasitas SDM pengawas menjalani tugas-tugas pengawasan yang lain. Herwyn juga berpesar agar nantinya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan lebih mengedepankan proses pencegahan dan dapat saling berkoordinasi dan kolaborasi berjalan dengan baik dengan pihak KPU.

Di tempat terpisah Isyana Kurniasari Konoras yang juga pemerhati pemilu dan demokrasi menilai bahwa media sosial sebagai sebuah budaya baru,  hadirnya ibarat pedang bermata dua. Sehingga perlu kebijakan dalam menggunakannya.

“Di satu sisi menimbulkan manfaat positif luar biasa, namun di sisi lain low-taste content yang membanjir melalui internet dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” kata Nia di Manado.

Baca juga  Bawaslu Sulut Apresiasi Kinerja PKD Dalam Pengawasan Coklit

Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bagi semua penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu khususnya di Sulawesi Utara yang menghadapi pilkada desember mendatang.

“Penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu serta jajarannya harus lebih bijak jika ingin menggunakan media sosial, karena melekat dalam diri mereka citra kelembagaan, dan tentu sedikit-banyaknya akan berpengaruh kepada kredibilitas penyelenggara,” tambahnya.

Disamping itu menurut Nia, dalam penggunaan media sosial semua pihak harus kembali dan berpegang pada budaya indonesia.

“Karenanya kembalikan ke budaya Indonesia, tabayyun atau verifikasi alias cek dan ricek,”  tutup Nia. (eb)

Komentar