oleh

Pengaruh Pasar Global Terhadap Hasil Komoditi Lokal dan Tindakan Represif Negara

Oleh : Marianto Mayau (Aktivis GAMHAS)

MALUT, SUARADEWAN.com – Anjloknya harga kopra saat ini sangat dipengaruhi oleh pasar global. Harga sawit dunia turun akibat embargo Eropa terhadap komoditas sawit Indonesia. Satu sisi, penurunan kuota impor India juga menjadi ujian telak bagi sawit Indonesia dan Malaysia. Sementara sisi lainnya, produksi sawit Indonesia tidak ada penurunan, tapi bertahan konstan. Jika didasarkan pada hukum pasar, supply and demand jumlah stok banyak, suplay kurang mengakibatkan harga menurun. Permintaan menciptakan penawaran sendiri, demand creates it’s own supply. Seperti pernyataan Robert Malthus, bahwa tanpa ada yang mengonsumsi, tidak mungkin ada yang memproduksi dan adanya pendistribusian.

Dampak itu, secara langsung memukul harga kopra hingga babak belur. Monopoli perang dagang antara Amerika, Tiongkok dengan Cina juga melibas pasar minyak nabati dunia. Minyak kedelai dan bunga matahari juga menurun drastis. Itu sebabnya, pemerintah membuat regulasi perluasan B20 (biodisel 20%). Dimana solar untuk industri dan angkutan saat ini wajib menggunakan minyak sawit 20%. Menitikberat pada persoalan anjloknya harga komoditi petani local kopra, perlu penting adanya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Kemendag dan Disperindag, BUMN dan PERUSDA, untuk menyikapi persoalan dimaksud.

Solusi kongkrit yang harus dibijaki, baik proses jangka pendek, jangka menegah dan proses jangka panjang adalah menambahan produk turunan kelapa. Sehingga tidak bergantung pada satu turunan produk (kopra) saja. tanggung jawab ini harus dipegang oleh Pempus, Pemprov dan Pemda semaksimal mungkin melalui peran BUMN dan PERUSDA. Kalau kerja sama PERUSDA dengan BUMN bisa membeli buah kelapa, maka harga bisa dipastikan stabil. Pasalnya, buah yang dibeli didalam buah itu terdapat puluhan bahkan ratusan produk turunan yang bisa dikelola dan dihasilkan. Dengan demikian bukan hanya kopra saja, tetapi juga, santan, bubuk kelapa, minyak kelapa, bungkil, natadecoco, sabut, arang dan lainnya. Upaya dimaksud dapat dijadikan solusi kalau harga kopra turun mendadak, maka masih bisa dapat untung dari produk turunan yang lain.

Baca juga  Darmin: Rupiah Saat Krisis 1998 dan Sekarang Tak Sama

Proses penyelamatan jangka pendek mungkin bisa juga diupayakan sistem lobi pemerintah terhadap pengusaha besar di Filipina, pemerintah mensubsidi biaya angkut, upaya jangka pendekini bisa menyelamatkan situasi. Kita tidak bisa berbuat banyak karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau dijual langsung ke Filiphina, harga bisa dijamin ideal karena keuntung diperoleh dari selisih kurs, apalagi pemerintah yang menanggung biaya angkut.

Tak dapat dipungkiri, bahwa anjloknya harga kopra bisa dipolitisir. Namun terlalu absurd kalau terjun bebasnya harga kopra dinilai politis. Hubungan antara pengaruh politik terhadap pasar secara makro ada ditingkat pusat, dan pengaruh poliitk didaerah terhadap mekanisme pasar sangat kecil. Issue pasar dipolitisasi bisa saja terjadi. Tapi jika pasar diatur oleh issue politik, sangatlah primitive. Sebab, bila politikus memainkan issue sara dan ada ketakutan terjadi caos, maka bisa saja melambungkan inflasi. Dengan demikian, semua harga naik, tapi harga komoditas justru bisa anjlok. Karena pengusaha pasti menahan diri untuk menambah stok, lantaran suplay yang banyak, harga pasti turun.

Anjlonya harga komoditi lokal kopra, menjadi catatan dan tangisan tersendiri bagi rakyat di republic ini, terlebih khusus wiyalah timur. Kejatuhan harga kopra ini, melahirkan risalah anak-anak petani kopra dan dipastikan nasib generasi kelak akan suram ketika persoalan ini tidak teratasi. Runtuhnya harga kopra sudah seperti kangker yang harus diatasi dengan serius. Pasalnya, persoalan ini menimbulkan keresahan, protes, kekecewaan bahkan protes di mana-mana. Reaksi ini tidak menjadi ukuran bahwa sepenuhnya kita mendukung Negara (pemerintah), apalagi menitipkan nasib rakyat pada elite-elite Negara.

Wujud dari pemikiran yang melatarbelakangi tulisan ini, tidak berarti pula menolak gerakan masa yang tumpa ruah di jalanan sebagai bentuk protes. Lagi pula, setiap gerakan yang dihandle oleh pemuda adalah wujud keberadaan itu lahir karna alasan undang-undan yang tertera jelas pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E bahwah; setiap warga Negara berhak berkumpul, dan menyampaikan pendapat di depan umum asalkan dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga  Presiden Jokowi: Membangun Negara Besar Tidak Bisa Secara Instan

Suara-suara protes yang bertumpah ruah di jalanan, tidak serta merta dinilai sebagai tindakan yang tidak baik. Demikian itu adalah aksi pemuda dan rakyat yang sadar akan nasib dan masa depan mereka, sehingga melahirkan protes. Gerakan rakyat yang dimotori oleh pemuda untuk menyuarakan suara-suara kebenaran dan keadilan juga, memiliki kajian tersendiri.

Faktanya, Negara (pemerintah) yang diharapkan lebih bijak dan cepat mengambil langka untuk mengatasi persoalan tersebut ditengah aksi pemuda sebagai lokomotif perubahan di negeri ini, terus mempresure tanpa kenal lelah, malah melakukan tindakan represif, kekerasan, intimidasi terhadap masa aksi dimana-mana.

Meski begitu, kekhwatiran lainnya adalah anjloknya harga kopra bisa membuka peluang bagi investor asing bercokol di bangsa ini, sebut saja kelapa sawit.

Keistimewahan petani berupa cingke, pala, coklat dan kelapa, tidak bisa ditukar dengan tanaman lain, apalagi kelapa sawit. Sebagai seorang anak yang lahir dari rahim ayah dan ibu berlatar belakang petani dan dibesarkan oleh berkat komoditi cingke, pala, colat dan kelapa, bukan malapetaka kelapa sawit: Bersikeras dan konsisten, meloak kepala sawit bercokol di bumi ibu pertiwi ini.

Itu sebabnya, menolak investor kelapa sawit di nusantara, juga mengutuk keras tindakan kekerasan Negara terhadap aktivis maupun rakyat yang sadar dan melawan saat membela hak hidupnya adalah komitmen utama.

Republik ini, merdeka atau bebas dengan perlawanan. Pemberontakan dan peperangan. Olehnya, gerakan masa tidak bisa dinilai sebagai ancaman bagi Negara sehingga melakukan kesewenang-wenangan. Negara demokrasi seharusnya mencitakan kondisi kondusif tanpa pembungkaman kebebasan bicara, terutama pada perjuangan rakyat melalui gerakan mahasiswa dan pemuda yang menuntut kenaikan komoditi di Maluku Utara, terutama Kopra. Dan bukan Sawit.[]