oleh

Pengamat: Dominasi Oligarki Politik di Indonesia Menguat Jika Ambang Batas Parlemen Dinaikkan

banner-300x250

KUPANG, SUARADEWAN.com — Gagasan Partai Nasdem dan Partai Golkar untuk menaikan ambang batas parlemen parliamentary threshold dari empat menjadi tujuh persen dan diberlakukan secara nasional dinilai akan menguatkan dominasi oligarki politik di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, Senin, (9/3), ada beberapa poin yang dibahas. Salah satunya usul Paloh agar ambang batas parlemen menjadi tujuh persen dan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden tetap 20 persen.

Dalam kaitan itu, Airlangga menegaskan bahwa Partai Golkar siap mendukung konsep yang disampaikan Paloh itu dan sepakat agar diberlakukan secara nasional.

Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona MA, mengatakan, menaikkan  atau ambang batas parlemen akan menguatkan dominasi oligarki politik di Indonesia.

Baca juga  Media Asing: Pilkada Jakarta; Ujian Bagi Demokrasi dan Pluralism Indonesia
Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona MA

Menurutnya, Partai NasDem dan Partai Golkar sedang menyembelih partai kecil jika gagasan itu digolkan dalam UU Pemilu.

“Dengan penyederhanaan jumlah partai, tidak berarti demokrasi kita akan semakin sehat, sebab bukan lagi rahasia bahwa partai-partai politik di Indonesia, telah berubah menjadi jejaring oligarki politik yang kuat, dan mapan secara ekonomi politik sehingga sulit dirombak,” kata Bataona di Kupang, Rabu (11/3).

Partai-partai di Indonesia kata dia, hampir sebagian besar dikuasai jejaring oligarki politik, sehingga berpikir pragmatis bahwa dengan pengurangan jumlah partai untuk menyehatkan demokrasi Indonesia lewat ambang batas parlemen.

“Saya kira berbahaya, sebab tidak menjamin bahwa hanya dengan empat atau lima partai, konsolidasi demokrasi kita akan sukses karena semua partai hampir pasti sudah dikuasai jejaring oligarki yang kuat dan mapan,” katanya.

Baca juga  Pilkada Serentak Sisa Dua Minggu, Polri Ajak Masyarakat Ikut Jaga Keamanan

Ia menambahkan, jika partai-partai kecil akhirnya gagal ke parlemen dan harus bubar atau melakukan fusi dan atau bergabung dengan partai besar, mereka hanya akan menjadi kekuatan minoritas dalam partai-partai besar yang sudah dicengkram kekuatan oligarki.

Sehingga menurut dia, negara sebesar Indonesia dengan pluralitas etnis, suku, agama dan aliran politik seperti ini, tidak bisa disederhanakan representasinya melalui jumlah partai secara serta merta.

“Butuh waktu untuk hal ini. Jika syarat tujuh persen itu harus dipenuhi setiap partai politik, maka saya kira banyak partai kecil yang mewakili suara kritis golongan masyarakat tertentu akan disembelih,” kata dia.

Dan jejaring oligarki politik di Indonesia akan semakin kuat mendominasi panggung politik di negeri ini, kata Bataona. (antara)