oleh

Pemprov DKI Siapkan 8 Milyar Untuk Tambah Tunjangan Dewan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemprov DKI Jakarta memastikan usulan kenaikan tunjangan Anggota DPRD DKI bakal muncul di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya menaikkan anggaran untuk dewan sebesar Rp 8 miliar.

“Sudah disiapkan dan dimasukkan di APBD Perubahan, tetapi ya karena itu merupakan amanat PP, maka sekarang digarap Peraturan Daerah (Perda)-nya, sambil tunggu Peraturan Menteri (Permen)-nya,” ujar Saefullah di Balai Kota, Jumat (21/7/2017).

Ia mengatakan, kenaikan tunjangan bagi para anggota DPRD ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baca: Berkat PP 18/2017, Tunjangan Anggota DPRD Akan Naik 4 Kali Lipat

Baca juga  DPRD DKI Curiga Ada Permainan Pada Perubahan Rute MRT ke Pulau K

Namun pihaknya, tidak bisa menentukan kenaikan tunjangan tersebut dimulai kapan. Termasuk, rincian pembagian besaran tunjangan yang nanti akan diberikan per anggota dewan.

“Tergantung penetapan atas APBD Perubahan tersebut. agar DPRD lebih cepat membahas APBD Perubahan yang sekarang sedang diajukan,” ungkapnya.

Ada pun nilai Rp 8 miliar tersebut, katanya, hanya dianggarkan di APBD Perubahan yang berlaku hingga Desember tahun ini saja atau sekitar 3-4 bulan.

Disamping mendapatkan kenaikan tunjangan, DPRD DKI Jakarta mengusulkan setiap anggota dewan mendapatkan satu tenaga ahli dan staf administrasi. Hal itu disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta.

Baca juga  Wakil Ketua DPRD Jakarta Ungkap 3 Alasan Boikot Rapat dengan Pemprov DKI

Namun Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan usulan asisten pribadi yang diusulkan DPRD DKI. Dia mempertanyakan urgensinya asisten pribadi bagi tiap anggota dewan.

“Kalau setiap anggota dewan punya asisten pribadi atau tenaga ahli, itu fungsinya apa? Berarti kan tambah 106 (orang) lagi. Belum lagi fraksi,” ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Djarot khawatir jika setiap anggota dewan punya tenaga ahli dan staf administrasi, mereka tidak kerja. Meski begitu, dia tidak masalah apabila tenaga ahli diberikan pada setiap komisi di DPRD. Saat ini, tenaga ahli baru diberikan pemerintah DKI untuk setiap pimpinan DPRD. (INL)

Komentar