oleh

Pemerintah Sasar Dana Umat Islam, Pemerintah Paceklik Anggaran?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Setelah ramai wacana pemerintah akan gunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur, pengelolaan dana zakat di Indonesia disamakan dengan pajak, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewacanakan dana sosial umat Islam seperti wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Sama halnya seperti zakat, Sri Mulyani juga menginginkan wakaf dikelola seperti pajak.

banner 1280x904

“Di Indonesia, total aset wakaf dalam bentuk tanah 4,4 miliar meter persegi dan terbatas pada penggunaan sekolah, masjid, makam, dan lain-lain. Ini merupakan komitmen karena ini tanah wakaf,” kata Sri Mulyani dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Padahal, lanjut dia, sebenarnya wakaf dapat dimaksimalkan perannya dan menguntungkan masyarakat umum. Penggunaan tanah wakaf dapat dimaksimalisasi nilai ekonominya karena kebanyakan berada di lokasi strategis. Kemudian dapat meningkatkan sumbangan aset tersebut untuk disewakan bagi pertanian dan peternakan.

“Badan Wakaf Indonesia bisa mencari sumber-sumber ekonomi dari wakaf. Pendapatan yang didapatkan dari sana bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga  Daftar 31 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Berizin Baru dari Kemenag

Baca juga: Setelah Wacana Dana Haji Untuk Infrastuktur, Pemerintah Wacanakan Zakat Dikelola Seperti Pajak

Selain itu, berdasarkan studi Kementerian Keuangan, wakaf dalam bentuk uang tunai juga jumlahnya masih di bawah potensi penerimaan. Padahal, lanjut dia, potensi penerimaan dari wakaf tunai dapat mencapai triliunan rupiah. Jika masyarakat rutin menyetor wakaf tiap bulannya.

Begitulah yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuanganya Sri Mulyani.

Jika kita melihat mengapa pemerintah begitu berkeinginan memakai dana umat yang notabene buka dana milik pemerintah bisa kita lihat bahwa negeri ini sedang peceklik anggaran.

Potensi Dana Umat Islam memang sangat besar, berdasarkan data yang ada dana umat Islam yang bersumber dari dana haji adalah sebesar 80 triliun, dana zakat sebesar 217 triliun, dan dana wakaf sebesar 370 triliun. Jika ditotalkan dana umat Islam mencapai tidak kurang dari 667 triliun.

Angka yang menggiurkan bagi pemerintah untuk bernafsu memakainya. Tidak bisa dipungkiri sebab negara dalam keadaan kesulitan keuangan yang luar biasa, maka untuk mencari sumber pendapatan, mendesak untuk membayar hutang, bunga hutang dan defisit anggaran APBN cara paling instan adalah dengan menggunakan dana milik umat Islam.

Baca juga  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018 Disepakati Sebesar Rp.35.235.602

Baca juga: Heboh Soal Dana Haji, Yusril : Dana Haji Milik Umat

Bisa di simulasikan dalam data dan angka bagaimana pemerintah merasakan kebingungan dan peceklik anggaran tersebut bisa kita lihat saja dari Struktur APBN-P 2017 yang terdiri dari Angsuran Pokok Utang sebesar 461,3 triliun, Bunga 221,2 triliun, defisit minus APBN sebesar 397,2 triliun, jika ditotalkan kebutuhan dana pemerintah adalah sebesar 1.097 triliun.

Sedangkan RAPBN 2018 Angsuran Pokok sebesar 399,2 triliun, Bunga 247,6 triliun, Defisit (minus) RAPBN 325,9 triliun. Jika ditotalkan akan menjadi 972,7 triliun.

“Jadi bagaimana mengumpulkannya, adalah bagaimana memberi keyakinan dan ini tantangan yang sama dengan bagaimana kita mengumpulkan pajak. Dengan experience dan pengalaman mengcollect pajak, wakaf juga bisa dimobilisasi,” kata Sri Mulyani.

Ditambahkan oleh Sri Mulyani, yang penting adalah menciptakan keyakinan terhadap lembaga mereka sendiri agar mewujudkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan untuk semua. (ASK)

Komentar