oleh

Pekan Depan, Sebagian Rapat di DPR Dilakukan Secara Virtual

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memastikan tidak akan menunda rapat pembukaan masa sidang III 2019-2020. Rapat paripurna akan dihadiri perwakilan fraksi, anggota mengikuti secara virtual atau online.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pembukaan masa sidang akan dilakukan pada Senin (30/3) pekan depan.

“Rencana dibuka tanggal 30 (Maret),” kata Azis, Kamis (26/3).

Sebelumnya DPR dijadwalkan akan membuka masa sidang III 2019-2020 pada 23 Maret 2020 lalu. Namun karena adanya pandemi Corona dan imbauan social distancing dari pemerintah, maka DPR memperpanjang masa reses hingga 29 Maret 2020.

Untuk mekanismenya, Azis menjelaskan, rapat akan dihadiri perwakilan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Sementara anggota lainnya bisa mengikuti rapat secara virtual atau online. Hal ini menurutnya telah disepakati oleh pimpinan DPR lainnya dan kesetjenan DPR.

Baca juga  Pandemi Corona Menyebar, DPR Perpanjang Masa Reses Anggota

“Sudah (disepakati),Termasuk hal-hal teknis bagaimana mengecek bahwa rapat tersebut digelar kuorum sesuai aturan perundang-undangan. ” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyambut baik usulan Azis tersebut. Menurutnya, usulan tersebut justru lebih baik dilakukan.

Arsul berharap agar pembukaan masa sidang tidak lagi ditunda. Pelaksanaan bisa dilakukan dengan tetap melakukan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

“Misalnya jarak antar tempat duduk harus di kosong 1-2 kursi. Untuk itu sebagian anggota DPR diminta kerelaannya ikut rapur (rapat paripurna) dari balkon yang biasa, untuk pengunjung dan jarak antar tempat duduk tetap diatur,” usulnya.

Baca juga  PPP Ungkap Kekalahan Ahok Karena Salah Strategi Menjelang Pencoblosan

Selain itu, Arsul mengusulkan agar rapat paripurna dilakukan sebentar. Menurutnya hal tersebut bisa disiasati dengan cara semua bahan yang akan dimintakan persetujuan dibagikan lebih dulu.

“Jadi tidak usah dibacakan,” ungkapnya.

Sementara itu, hal teknis-teknis lain seperti tanda tangan kehadiran, wakil ketua MPR tersebut mengatakan, hal itu bisa diatur. Anggota bisa sampaikan kehadirannya via platform komunikasi yang ditetapkan.

“Nanti jika diperlukan permintaan tanda tangan bisa disusulkan,” tutur Sekjen PPP tersebut.

Ia menambahkan, prinsipnya jika rapur nanti tidak ada pengambilan keputusan penting, maka tidak perlu dibikin sulit dan formalistik.

“Namanya juga dalam keadaan darurat (corona),” ujarnya. (rep)

Komentar