PB HMI Mewanti-wanti Omnibus Law UU PertanahanPresiden Jokowi

PB HMI Mewanti-wanti Omnibus Law UU Pertanahan

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Dalam rangka meningkatkan akselerasi investasi, pemerintah nekad bertaruh keberuntungan dengan memberlakukan konsep penggabu

PB HMI Desak Pemerintah Buka Daftar Pengguna HGU Tanah Negara
Sospol PB HMI: Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?
PB HMI Minta Presiden Tinjau Ulang Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka meningkatkan akselerasi investasi, pemerintah nekad bertaruh keberuntungan dengan memberlakukan konsep penggabungan beberapa undang-undang yang dianggap memiliki kesamaan subtansial, sehingga bisa mengurangi sisi penghambat perizinan dan prosedur investasi.

Merespon wacana konstitusional pemerintah yang cenderung pragmatis ini, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mengingatkan pemerintah untuk tidak menyentuh sisi sensitif masyarakat dan mengganggu kedaulatan negara seperti isu agraria dan pertanahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Rabu (10/12).

“Permasalahan land reform dan penguasaan lahan yang merupakan hajat hidup orang banyak, tidak boleh dikorbankan hanya untuk mendapatkan indeks investasi yang belum tentu menjajikan kesejahteraan rakyat dan sangat berpotensi melanggar pasal 33 UUD 1945”, tegas sadam.

Sadam Syarif, Wabendum PB HMI

Menurut aktivis HMI cabang Kupang ini, pemerintah bersama DPR harusnya fokus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang pertanahan yang masih digodok di DPR hingga harus tertunda sebagai RUU prioritas pada prolegnas tahun depan. Cukuplah izin Amdal yang diabaikan pemerintah, sebagai bentuk insentif perizinan bagi investor, jangan terlalu jauh memberikan kemudahan investasi dengan mengorbankan harga diri bangsa.

Baca juga  Jokowi Serahkan Puluhan Ribu Sertifikat Tanah Untuk Warga se-Tangerang Raya

“Hakikat reforma agraria adalah menyusun dan mendesain ulang pola distribusi lahan yang hari ini terjadi ketimpangan struktural serius, bukan justru berwacana yang membahayakan kedaulatan bangsa. Sebab Kepemilikan tanah masih menjadi problem sosial yang serius di samping problematika ekonomi masyrakat Indonesia yang cenderung stagnan hari-hari ini”, ungkapnya.

Baca juga  Presiden Jokowi Kembali Serahkan Sertifikat Tanah kepada 5000 Warga Tangsel

Lebih lanjut Sadam mengingatkan bahwa, 80% kasus yang ditangani di pengadilan merupakan Konflik sengketa pertanahan yang menumpuk sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami mencium adanya aroma liberalisasi tanah dalam upaya omne bus law pertanahan ini, sekali lagi kami ingatkan pemerintah untuk tidak serampangan dalam membuat terobosan pembangunan ekonomi”, tegas mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina ini.

Praktek Konversi dan konsesi lahan oleh korporasi yang dilakukan secara tidak proporsional turut menjadi perhatian serius PB HMI. Modus konversi lahan ini bahkan dilakukan dengan alasan pengembangan kawasan wisata.

“Indonesia sedang berada di era yang pada setiap menitnya kehilangan 1 keluarga petani yang beralih profesi sebagai akibat kehilangan lahan pertaniannya (landless)”, tutupnya. (aw)