PB HMI Desak Pemerintah Buka Daftar Pengguna HGU Tanah NegaraDok: Capres Nomor Urut 1, Joko Widodo menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

PB HMI Desak Pemerintah Buka Daftar Pengguna HGU Tanah Negara

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuka secara resmi data dan daftar pe

Miris, Ketua HMI Tertangkap Basah Melakukan Plagiasi
PB HMI Mengutuk Keras Penyerangan Penyidik KPK Novel Baswedan
Sospol PB HMI: Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuka secara resmi data dan daftar penggunaan tanah negara baik dengan skema Hak Guna usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

Hal itu merespon mandeknya pembahasan Rancangan Undang Undang Pertanahan sejak tahun 2008 silam dan ketimpangan struktural kepemilikan tanah oleh masyarakat. Permintaan bernada desakan ini disampaikan oleh Wakil Bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Minggu (15/12).

“Pak presiden jangan hanya beretorika soal kepemilikan lahan HGU di panggung politik saat kampanye”, tegas Sadam.

Baca juga  Presiden Punya Target Besar, Menteri Yang Tidak Mampu Akan Dicopot

Aktivis HMI asal NTT ini mengungkapkan bahwa, ketimpangan distribusi lahan di negeri yang konstitusinya mengatakan bahwa, tanah dan air harus dikuasai oleh negara demi hajat hidup orang banyak ini, justru tercederai oleh praktek penyerahan lahan oleh negara secara liberal dan tidak tertib kepada koorporasi tertentu melalui penerbitan HGU dan HGB.

“PB HMI sangat menghargai upaya serius pemerintah dalam menertibkan kepemilikan lahan oleh rakyat melalui program sertifikasi tanah dan perpanjangan masa konsesi pemanfaatan lahan perhutani oleh masyarakat. Tapi, pendekatan politis ini tidak serta merta menyelesaikan problem ketimpangan struktural akut pertanahan nasional dan konflik agraria yang menumpuk di pengadilan,” urainya.

Baca juga  Reforma Agraria, Jokowi Target 5 Juta Sertifikat Tanah Tahun 2017

Lebih lanjut Sadam mengingatkan bahwa, kedaulatan bangsa sedang berada dalam ancaman nyata oleh karena ketiadaan perhatian serius dan jiwa nasionalisme pemerintah dalam menjaga dan merawat tanah air ini.

“Masifnya isu landless hingga isu ekslusi masyarakat adat yang terjadi hampir semua wilayah, mengkonfirmasi kepada publik bahwa, neo-kolonialisme sedang aktif terjadi di negeri ini,” tutupnya.