oleh

Pasangan Calon Pilkada Dilarang Kampanye di Pesantren

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Kotto mengatakan, berdasarkan peraturan itu kandidat dilarang berkampanye di tempat ibadah dan pendidikan. Dia pun menyebut pesantren sebagai tempat pendidikan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tersebut.”Kampanye dilarang di tempat ibadah, di tempat pendidikan. Dilarang,” katanya di Bandung, Rabu, (21/2)

banner 1280x904

“Berarti siapa saja boleh datang ke pesantren. Yang enggak boleh berkampanye,” katanya. Lebih lanjut, dia mengaku belum menerima laporan adanya pelanggaran selama awal masa kampanye ini. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum menerima 1 pun laporan terkait pelanggaran.

Dia memastikan selama masa kampanye ini pihaknya terus bekerja untuk mengawasi. “Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi,” katanya. Di tempat yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rachmat Syafei membenarkan pesantren adalah tempat pendidikan Islam. Dia pun tidak menginginkan jika lembaga tersebut digunakan untuk tempat kampanye.

“Undang-undangnya tidak boleh kampanye di masjid, tempat pendidikan. Pesantren itu tempat pendidikan Islam,” katanya. Terpenting, lanjut dia, melarang kampanye di tempat itu sama dengan menjaga marwah dan kesucian pesantren.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh ketua MUI dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat agar tidak menjadikan tempat pendidikan itu sebagai lokasi kampanye. “Jaga kesucian pesantren. Bukan mepersempit dakwah, tapi menjaga kenyamanan bersama,” katanya. (af)

Komentar