oleh

MPR Minta Pemerintah Evaluasi Implementasi Kebijakan PSBB di Sejumlah Wilayah

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia hal tersebut terkait pergerakan sosial, aktivitas sosial, aktivitas di luar rumah maupun di lingkungan, di pasar, dan sejumlah tempat-tempat pertumbuhan ekonomi lainnya.

banner 1280x904

“Saya meminta pemerintah mengevaluasi implementasi PSBB di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya terkait masih tingginya angka penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19, misalnya data pertanggal 25 Mei, ada 479 orang kasus penambahan sehingga total keseluruhan saat ini menjadi 22.750 kasus.

Baca juga  #IndonesiaTerserah; Sindiran Plinplannya Kebijakan Pemerintah Perangi Covid-19

Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan dan memperketat pengaturan mobilitas sosial dengan tetap menjaga jarak karena pergerakan manusia merupakan faktor utama dalam membawa COVID-19 sehingga tujuan PSBB dapat tercapai secara optimal.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar sebaiknya menghindari bepergian jika tidak diperlukan sama sekali dan tetap memperhatikan protokol kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Langkah itu agar meminimalisir terpaparnya virus di perjalanan maupun tempat umum, dikarenakan virus ini juga dapat dimiliki oleh Orang Tanpa Gejala (OTG),” ujarnya.

Baca juga  Ketua DPR RI Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Hati-hati Soal PSBB

Selain itu, Bamsoet mendukung pemerintah dalam melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemik.

Namun dia mengingatkan agar panduan tersebut dapat diterapkan secara disipin dan tegas, serta memastikan tidak tumpang tindih dengan aturan yang berlaku lainnya. (antara)

Komentar