oleh

Meski Punya Ketua DPR Perempuan, Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Dibawah Quota

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Terpilihnya Puan Maharani (Fraksi PDI-P) sebagai Ketua DPR RI merupakah langkah maju yang penting untuk diikuti langkah pencapaian selanjutnya.

Dalam hal ini, Indonesia jauh lebih maju dan demokratis dibandingkan sebagian besar negara-negara yang baru lahir lainnya. Ya, sejak pertama Indonesia merdeka, Bangsa Ini telah mengakui bahwa warga perempuan ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

banner 1280x904

Namun demikian, meskipun telah diakui (secara konstitusional) begitu lamanya, jumlah kehadiran dan kepempimpinan perempuan dalam politik Indonesia masih relatif kecil dan berjalan lambat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.

Secara presentase, perempuan di parlemen Indonesia saat ini (hasil Pemilu 2019,) sebanyak 20,35%, masih lebih kecil sedikit dibandingkan dengan negara sekawasan yakni Filipina, Laos dan Vietnam, juga di bawah Nepal, Ethiopia dan Tanzania.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem)

Persoalan jurang kesetaraan gender di Indonesia yang masih terbuka lebar menjadi sorotan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurut satu-satunya perempuan yang menjadi pimpinan MPR itu, dibutuhkan usaha keras untuk memperkecil gap tersebut.

Baca juga  Makin Menawan, Intip Gaya Mulan Jameela Bekerja Sebagai Anggota DPR

“Harus ada kerjasama dan kontribusi dari semua pihak untuk mencapai ekualitas. Jurang kesetaraan gender di negeri ini masih lebar. Kampanye kesetaraan gender masih jauh dari selesai,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Minggu (8/3).

Politikus perempuan Nasdem merujuk data Pemilu 2019 yang mencatat bahwa keterwakilan perempuan di DPR-RI berkisar di angka 21 persen, dari total 575 kursi. Angka tersebut masih berada di bawah kuota perempuan di parlemen, yakni 30 persen.

Proporsi kehadiran dan keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi penting, sebab hadirnya perempuan dalam posisi politik dan pengambilan keputusan, termasuk dalam badan legislatif, dapat berkontribusi untuk meredefinisi prioritas politik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat – baik laki-laki dan perempuan; menempatkan kajian-kajian terbaru dalam agenda politik yang mencerminkan masalah riil masyarakat; serta memberi alternatif solusi masih masalah-masalah tersebut dari perspektif berbeda.

Baca juga  Raffia Arshad, Hakim Pertama di Inggris yang Kenakan Jilbab

Selain itu, kehadiran perempuan juga membawa nilai dan pengalaman spesifik perempuan, dan menyediakan perspektif baru terhadap isu-isu politik arus utama yang terkadang sangat kental nuansa ideologi patriarkhinya.

Di Asia Tenggara, Timor Leste menjadi negara dengan anggota parlemen perempuan terbanyak di Asia Tenggara, yakni 38,5% pada 2019. Persentase tersebut jauh di atas negara-negara lainnya, seperti Filipina (28%), Laos (27,5%), dan Vietnam (26,7%).

Sementara itu, Indonesia berada di peringkat tujuh dengan proporsi perempuan di parlemen sebesar 17,4%. Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 diketuai oleh seorang perempuan, Puan Maharani, dengan anggota berjumlah 575 orang.

Myanmar dan Brunei Darussalam memiliki anggota parlemen perempuan paling sedikit dalam kawasan ini. Pada 2019, persentasenya masing-masing baru mencapai 11,3% dan 9,1%. (sd)

Komentar