oleh

Meski di Tengah Pandemi, Politik Uang Bisa Makin Parah di Pilkada 2020

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo (Fraksi PDI-P) mengatakan, Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dan terjadi kemerosotan ekonomi akan memunculkan politik uang dari para kandidat.

“Kemungkinan politik uang tidak bisa dihindari, bahkan akan bersifat masif,” kata Arif dalam Webinar Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Jakarta, Minggu (9/8/2020) malam.

banner 1280x904

Menurut Arif, pasangan calon dan partai pengusung harus dapat menjaga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan demokratis. Tanpa menggunakan politik uang untuk merebut suara rakyat.

Baca juga  Politik Uang di Pilkada DKI, dari Kopi sampai Kirim Sapi

“Kami tidak ingin Pilkada dicoreng oleh politik yang yang sesungguhnya sangat anti demokrasi. Yang semata berujung pada pragmatisme. Jadi politik uang harus dilawan bersama,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menyebut, DPR bersama pemerintah ingin membangun sistem birokrasi yang jauh dari kata mahal. Agar dapat menutup ruang-ruang dari kepentingan kelompok maupun pemilik modal.

“Kalau sistem kita mahal, tidak ada jalan lagi bagi perbaikan kehidupan rakyat secara keseluruhan,” kata Arif.

Ia menyebut, PDI Perjuangan telah menginstruksikan seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung untuk menjalankan pertandingan secara demokratis, jujur dan adil.

Baca juga  Bawaslu Manado: 1.424 Warga Manado Belum Terdaftar sebagai Pemilih Pilkada 2020

“Ini satu soal yang tidak boleh diremehkan. Strategi dan taktik di tengah pandemi harus dilaksanakan secara matang,” tutur Arif.

Diketahui, pada 9 Desember 2020 akan terselenggara pemilihan kepala daerah di 270 wilayah yang meliputi sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. (rm)

Komentar