oleh

Menpora: Dana Pramuka Tidak Dibekukan, Hanya Ditunda Pencairannya

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menolak sangkaan telah membekukan dana negara untuk Pramuka. Menpora Imam Nahrawi menegaskan, keputusan kementeriannya, hanya menunda pencairan dana bantuan untuk gerakan kepanduan tersebut.

Imam menegaskan, kabar tentang pembekuan bantuan dana kepada organisasi kepanduan nasional tersebut, adalah fitnah. “Tolong bahasanya, jangan disuspend (dibekukan). Ini fitnah di luar yang gakkaru-karuan,” kata Imam di Kemenpora, Jakarta, pada Selasa (25/7).

Bahkan, kata Imam, fitnah tentang pembekuan dana Pramuka tersebut, berujung pada asumsi masyarakat, yang menuduh niatnya untuk membubarkan Pramuka.

“Yang pasti tidak ada niatan sedikit pun dari saya, mau membekukan gerakan Pramuka. Tidak. Itu fitnah keji yang sangat disengaja menyebar kebencian,” ujarnya.

Baca juga  HTI Dibubarkan, Pramuka Kena Imbas

Ia mengungkapkan, keputusannya menunda pencairan dana kepanduan, salah satu upayanya memurnikan pendidikan nasional nonformal tersebut.

Imam menjelaskan, agar Pramuka dijauhkan dari pemimpin yang menganut paham-paham radikal. Kata dia, Pramuka, harus terbebas dari upaya menguatnya ideologi yang anti-Pancasila dan UUD 1945.

“Agar Pramuka, sebagai kawah lahirnya generasi, berkarakter hebat, generasi Pancasila Indonesia ini, betul-betul steril dari pengaruh-pengaruh, virus-virus khilafah, virus HTI (Hizbut Tahri) itu,” ujar dia.

Akan tetapi, Imam mengakui, penundaan dana bantuan untuk gerakan kepanduan nasional tersebut, terkait dengan peran Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menuding mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, terindikasi terlibat dalam paham ormas yang saat ini dilarang oleh pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca juga  Akhirnya Dana Pramuka Cair

Ditegaskan oleh Imam, Kemenpora punya tanggung jawab menjalankan Perrpu Ormas tersebut. Salah satunya yakni menyelamatkan Pramuka, dari paham-paham yang dinilai bertentangan dengan ideologi bernegara Pancasila dan UUD 1945. (Rep/AK)