oleh

Mendikbud Ingin Tambah Jam Sekolah, MUI Khawatir dan PBNU Tak Sepakat

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenai penambahan jam belajar di sekolah-sekolah menjadi kekhawatiran besar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun tak menyepakati rencana tersebut.

Meski hanya digelar pada hari Senin hingga Jumat, tapi penambahan jam belajar di dalamnya, yakni minimum 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu, cukup mengkawatirkan, dan diminta untuk dikaji ulang oleh MUI.

“MUI meminta kepada Kemendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan sekolah lima hari,” terang Wakil Ketua Umum MUI Zainut Taudi Sa’adi, Minggu (11/6/2017).

Kebijakan ini, oleh MUI, dikhawatirkan akan membuat pendidikan keagamaan gulung tikar padahal telah berkontribusi besar bagi penguatan nilai-nilai agama hingga pembentukan karakter siswa.

Baca juga  Terima Perwakilan Massa FUI, Komisi III DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat

“Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar. Padahal keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat,” tambah Zainut.

PBNU sendiri menganggap bahwa rencana tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kultur budaya muslim di Indonesia.

“Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari,” ujar Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni.

Padahal, menurut Sulton, di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yagn matang.

“Bukan di sekolah yang sarat target angka-angka. Inikah yang pemerintah inginkan?” imbuhnya.

Ia pun menuturkan bahwa kebijakan full day school itu tak aspiratif. Jika aturan tersebut tetap dipaksakan, menurut Sulton, berarti Mendikbud hanya menganulir aspirasi sekehendak sendiri.

Baca juga  Mendikbud Usul Penghapusan Agama dan Pancasila, MPR RI: Tidak Boleh

“Jika tetap dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, ini bentuk kebijakan yang tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan tersebut di tahun ajaran baru 2017. Proses belajar akan berlangsung dari Senin sampai Jumat dengan rata waktu mencapai 40 jam dalam seminggu.

“Itu sudah sesuai standar kerja ASN untuk guru. Jadi kalau sudah melampaui standar kerja ASN sehingga guru mengikuti standar itu,” kata Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. (ms)