Menakar Ancaman dan Potensi di Balik Melambatnya Dana Infrastruktur

Menakar Ancaman dan Potensi di Balik Melambatnya Dana Infrastruktur

Pembangunan Jalan di Wilayah Perbatasan Menunjukkan Kemajuan yang Pesat
Jembatan yang Ambruk di Florida Dibangun Dalam Enam Jam
Ikut KTT Beijing, Indonesia Raih Banyak Keuntungan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengerem laju belanja infrastruktur menuai beragam respons sejumlah kalangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut menjadi sandungan bagi bisnis logistik. Di sisi lain, hal ini membuka potensi swasta untuk masuk proyek infrastruktur.

Dalam draft awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah hanya memasukkan belanja infrastruktur sebesar Rp 420,5 triliun. Meski naik dari tahun ini yang nominalnya Rp 410,4 triliun, namun ada penurunan rasio belanja infrastruktur dari 18,4 persen di APBN 2018 menjadi 17,2 persen saja.

Bila sedikit diurai, dana Kementerian Perhubungan terpotong Rp 4 triliun, dari Rp 48,1 triliun menajdi Rp 44,1 triliun dalam pagu anggaran sementara tahun depan. Padahal, Kementerian ini mendapat beban cukup besar dalam membereskan ketertinggalan infrastruktur Indonesia.

Misalnya, sepanjang 2015 – 2019, beberapa target program yang mesti tercapai di antaranya pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta. Namun, capaian pembangunan rel tahun lalu hanya 388,3 kilometer. Belum lagi target penurunan biaya logistik pemeruintah tahun depan menjadi 19 persen dari 20-25 persen tahun ini.

APBN Tahun

Jumlah Belanja

Belanja Infarstruktur (Nominal)

Belanja Infrastruktur (Rasio)

2015 Rp 2.039,5 triliun Rp 256,1 triliun 12,5 %
2016 Rp 2.095,7 triliun Rp 269,1 triliun 12,8 %
2017 Rp 2.080,5 triliun Rp 379,4 triliun 18,2 %
2018 Rp 2.220 triliun Rp 410,4 triliun 18,4 %
2019 (perkiraan) Rp 2.439,7 triliun Rp 420,5 triliun 17,2 %

Pelaku industri logistik juga melihat ada tantangan apabila pembangunan infrastruktur ditunda. Keandalan bisnis ini memang banyak bergantung kepada ketersediaan sarana penunjang, baik di laut, udara, dan darat. “Yang saya lihat berpotensi ditunda kereta api,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan  Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, Jumat (24/8).

Baca juga  Pembangunan Jalan di Wilayah Perbatasan Menunjukkan Kemajuan yang Pesat

Kekhawatiran Yukki cukup beralasan mengingat infrastruktur merupakan satu dari enam komponen daya saing logistik. Oleh sebab itu, dia berharap anggaran yang tidak terlalu banyak berubah ini dapat digunakan untuk infrastruktur lainnya yang juga penting seperti teknologi informasi. “Tapi saya belum bisa bilang (langsung berdampak pada logistik), perlu dilihat lagi nanti,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dengan diremnya pertumbuhan belanja infrastruktur, beban keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bertambah. Hal ini mulai terlihat sejak 2017 ketika pertumbuhan belanja infrastruktur dari APBN tidak banyak naik. Sebab, sumber dana BUMN  karya berasal dari pembiayaan komersial.

Meski demikian, ada potensi masuknya swasta dari belanja yang tumbuh lebih kecil ini. Celah ini yang sempat di-amini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan mengarahkan belanja modal kementeriannya untuk pembangunan infrastruktur transportasi wilayah terpencil Indonesia. Sedangkan infrastruktur yang dianggap layak akan dikerjasamakan dengan swasta.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut mencontohkan empat bandar udara -Tjilik Riwut di Palangkaraya, Raden Inten II di Lampung, Fatmawati di Bengkulu, dan Komodo di Labuan Bajo- telah dikembangkan bersama swasta. “Sehingga saya bisa alokasikan anggaran untuk selesaikan Bandara Pongtiku di Toraja, Bandara Fakfak, dan Bandara Rajaampat,” kata Budi.

Baca juga  Jembatan yang Ambruk di Florida Dibangun Dalam Enam Jam

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa terus mengandalkan APBN. Oleh sebab itu sumber lain seperti swasta, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dioptimalkan.

Proyek Prioritas

Untuk mengejar target-target pengembangan infratruktur, Enny dan Yukki berharap pemerintah menetapkan skala prioritas. Yukki meminta infrastruktur penunjang utama logistik seperti pelabuhan Patimban tetap dibangun sesuai rencana. Apalagi industri, seperti transportasi kapal, mengikuti titik perdagangan utama di antaranya pelabuhan besar.

Dengan demikian, pemerintah yang memiliki anggaran terbatas tinggal berfokus memperbaiki logistik pelabuhan kecil di pelosok. “Jadi saya tetap yakin target penurunan biaya logistik tercapai,” kata dia.

Adapun Enny meminta penyusunan infrastruktur prioritas dijalankan lebih selektif lagi. Sebagai contoh, infrastruktur yang diperlukan adalah proyek yang menumbuhkan titik ekonomi baru serta mengakselerasi industri. Bila langkah ini diambil, secara otomatis akan terinventarisasi dengan industri semen hingga baja.

Budi memaparkan pihaknya punya target pembangunan rel kereta sepanjang 1.000 kilometer. Untuk mencapainya, dia akan menggandeng swasta dalam menggarap sejumlah proyek rel terutama di Kalimantan Tengah, Timur, dan Sumatera Selatan. ”Kalau semua bisa tanda tangan kontrak, bisa (tercapai) 3.000 kilometer,” kata Budi optimis. (sumber: katadata.co.id)

COMMENTS