oleh

Membuka Kemitraan dengan Perusahaan Jepang, Berikut Wawancara Bersama Ketum Kapten Indonesia

TANGERANG, SUARADEWAN.com – Negara Jepang membuka peluang tenaga kerja Indonesia untuk menguasai pangsa tenaga kerja di negeri berjuluk matahari terbit itu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang Tri Purnajaya.

Menurut Tri Jepang defisit 345 ribu tenaga kerja pada 14 sektor, mulai dari pertanian, makanan, tenaga medis hingga manufaktur sekaligus sebagai peluang besar bagi Indonesia dengan mempersiapkan sumber daya nya yang memenuhi kualifikasi kebutuha di Jepang.

Menanggapi hal tersebut, Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia (KAPTEN) menyambut cepat peluang tersebut. Minggu (09/02/2020) di Kantor Kapten Indonesia yang berada di bilangan Kota Tangerang terjadi pertemuan sejarah antara Kapten Indonesia, bersama Vendor Perusahaan Jepang yakni Paipea Jepang dan Patkesindo.

Meeting Perdana antara Kapten Indonesia bersama Vendor Perusahaan Jepang Paipea Jepang, dan Patsekindo

Lalu seperti apa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi pada pertemuan tersebut? Berikut wawancara ekslusif suaradewan.com bersama Ketua Umum Kapten Indonesia Abdul Rauf.

SuaraDewan: Baik pak, terkait dengan pertemuan tadi, apa saja kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi?

Abdul Rauf : Pertama kita bertemu tiga demensi, dari pihak kesehatan diwakili Ibu Gun yang punya komunitas alumni tenaga kesehatan SMK yang jumlahnya lebih dari satu juta alumni yang belum memiliki pekerjaan yang sedang kita pikirkan.  Yang kedua, dari perusahaan Japang menangani 31 panti jompo, itu ribuan permintaannya. Dan yang tadi hadir ini adalah orang dekatnya Menteri Tenaga Kerja sehingga akan kita mencoba bikin mediasi antara Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Dalam Negeri Japang.

Yang ketiga, dalam waktu dekat kita akan membuat MOU dengan pihak komunitas alumni tenaga kesehatan SMK, dan dari Perusahaan Japang tadi. Dalam hal ini Kapten bertanggung jawab terkait pelatihan, pemberangkatan dan sebagainya.  Untuk penempatan di Japang itu di perusahaan Japang, minimal 31. Jadi untuk tenaga kesehatan koutanya perlima tahun 60 ribu khusus perawat, dan itu ditempatkan ditiap perusahaan Japang yang menangani panti jompo dan rumah sakit di sana.

Karena SSW itu memiliki 14 item maka kita (Kapten) mengusulkan supaya perusahaan Japang tadi memperluas, bukan hanya tenaga tenaga kesehatan tapi juga tenaga yang lain, misalnya industry, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Kesepakatan lain adalah agar supaya di pihak Jepang ini akan ada polarisasi sentral pemberangkatan tenaga kerja, bukan dalam bentuk KTA tapi dalam bentuk biomatrik yang kita akan gagas bersama pemerintah Japang. Ini menjadi usulan dari Kapten, sehingga tidak ada data yang tidak terbaca baik dari Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Japang.

Baca juga  Sambangi BNP2TKI, Kapten Indonesia Sampaikan Komitmen Bela Kepentingan Buruh

Jadi ini menjadi kekuatan sehingga tenaga kerja kita keluar negeri baik itu magang atau bekerja di perusahaan itu akan memiliki data kongkrit, ini penting karena untuk menjaga keamanan tenaga kerja kita diluar negeri. Banyak hal yang kita ceritakan soal penyiapan pelatihan, misalnya tempatnya disiapkan, guru-gurunya serta fasilitasnya. Tadi Kapten sudah sampaikan ke pihak Jepang bahwa sudah 215 SO yang punya ijin pemberangkatan magang. Kalo PT itu mitranya Kapten ada 400 tapi yang memiliki ijin baru 280 setelah PERMEN baru yang diterjemahkan dari UU ketenagakerajaan no 18 tahun 2017. Bahwa yang boleh memberangkatkan tenaga kerja  atau SSW ke Japang hanya PT, sedangkan NPK tidak boleh.

foto bersama seluruh 3 tim kemitraan, Kapten, Patkesindo dan Paipea Jepang TE-PI

Nah, PT juga dibatasi kemarin pertanggal 7 Februari 2020 harus meng-upgrade nilai deposit perusahaannya dari 500 jt menjadi 1,5 M sehingga banyak PT yang tadinya ada 444 sekarang tinggal 200 lebih. Itu yang menjadi problem sekarang karena banyak perusahaan-perusahaan tutup karena tidak mendapat izin memberangkatkan tenaga kerja disebabkan ada ketidakmampuan dalam hal mengangkat/meng-upgrade deposit perusahaannya. Walaupun kami Kapten mempertanyakan sebenarnya apa tujuan deposit itu? rata-rata jawabannya bilang tidak ada. Nah, ini juga yang lagi kita pikirkan jangan sampai ini ada U dibalik B, kenapa pemerintah memberlakukan aturan seperti itu. Karena akan ada banyak perusahaan yang mati karena belum ada kemampuan mengUpgrade nilai perusahaannya, seperti perusahaan – perusahaan pemula. Saya kira ini akan menjadi catatan kepada pemerintah, bahwa ayolah, jangan cuma mengoyami yang besar tapi melihat juga keberadaannya yang kecil-kecil.

Baca juga  Pelaku Usaha Keluhkan Inkonsistensi Regulasi Fintech, DPR akan Panggil OJK

Suara Dewan : Terkait tenaga kerja ini apakah dibina langsung oleh Kapten atau memang disiapkan kementerian

Abdul Rauf : Kalo soal tenaga kerja Kapten tidak memiliki kapasitas memberangkatkan yang bisa memberangkatkan itu membernya kapten, seperti PT, NPK, BLK, yayasan dan sebagainya. Sedangkan Kapten hanya bertugas mengawasi memberi arahan-arahan, mengatur ritme agar semua dapat pekerjaan, dapat kegiatan jangan ada yang lebih atau ada yang kurang. Itu fungsinya Kapten bagaimana menghidupkan membernya itu.

Jadi betul-betul Kapten ini mengayomi mereka dalam hal lapangan kerja ini. Fungsi dari Kapten itu bahkan mengorder lapangan kerja dari luar untuk diberikan kepada peserta membernya Kapten.

Suara Dewan : Seberapa besar peluang Kapten mengakomodir tenaga kerja untuk Japang ?

Abdul Rauf : Tenaga kerja yang dibutuhkan Jepang pada per satu April dari 14 jenis pekerjaan itu sekitar 345.150 orang. Rata rata pertahun diangka 40 ribu untuk SSW (Spesialis Skill Work) untuk tenaga kerja yang memiliki spesialis tertentu, angka ini di luar tenaga magang.

Suara Dewan : Terakhir, persoalan nanti kebijakan-kebijakan yang bisa diselaraskan dalam kementerian secara prinsipil hukum seperti apa?

Abdul Rauf : Kapten mengikuti produk pemerintah dalam hal ini baik itu UU, Permen, atau PP yang dilahirkan oleh pemerintah kita mengikutinya. Namun jika ada aturan-aturan ketenagakerjaan sampai hari ini masih menjadi perdebatan di Omnibus Law, yang menjadi sebuah ketetapan hukum khususnya di bidang ketenagakerjaan, maka Kapten bersedia memberi masukan atau gagasan ke pemerintah.

Undang-Undang itu bagaimana semua pihak harus puas, dalam hal ini harus memperhatikan pemilik perusahaan, pekerjanya, dan apa permintaan pasar dari luar. Jadi perusahaan itu ada dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri juga butuh perlindungan hukum, jadi Kapten juga bisa mendorong LBH Kapten untuk menyumbang pemikiran agar semua pihak terpuaskan. (sd)