oleh

Masyarakat Tegaskan Papua Sudah Merdeka dalam Bingkai NKRI

PAPUA, SUARADEWAN.com – Masyarakat Papua berkumpul dan bersepakat menyatakan sikap menolak penetapan 1 Juli oleh sebagian pihak sebagai hari kemerdekaan Papua. Sebab, menurut mereka Papua sudah merdeka pada 17 Agustus bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sejumlah putra Papua dalam jumpa pers bertema “MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM MEMBANGUN PAPUA” di pendopo Theys Eluay kampung Sereh Sentani, Kamis (29/6) sore lalu.

banner 1280x904

Dalam jumpa pers itu hadir putra kedua almarhum Theys Eluay, Yanto Eluay, yang merupakan Anggota DPRD Kab. Jayapura dari Fraksi Golkar. Selain itu hadir juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, Martinus Maware, Ondofolo Kampung Putali Sentani Tengah Nulce Monim, berserta sejumlah awak media.

Yanto Eluay mengingatkan mengenai perjuangan ayahnya bersama sejumlah masyarakat Papua hingga lahirlah Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia mengajak seluruh elemen Papua utamanya para pemuda untuk aktif dan sepenuh hati merawat keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua.

Yanto juga mengingatkan bahwa sebagian saudara kita yang sering menyerukan lepasnya Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah sedang dalam kekeliruan, sebab Papua sudah merdeka sejak lama dalam bingkai NKRI.

“saudara saya yang tinggal di Papua yang sering berbicara terkait kemerdekaan Papua saya rasa keliru karena Bangsa Indonesia sudah melalui Bhinneka dan mari kita bangun bersama2 Papua ini, dimana kita ini sudah merdeka,” kata Yanto.

Selain itu, Yanto juga mengajak para aktivis yang sedang berada termasuk kuliah di luar negeri untuk mendukung perjuangan pemuda Papua dalam memperkuat solidaritas NKRI demi terwujudnya kesejahteraan bersama, dan bukannya termakan provokasi dari luar.

Putra Papua ini juga mengajak segenap masyarakat untuk bersinergi memajukan tanah Papua dari Pusat hingga kampung-kampung dalam kerangka gerak ideologi Pancasila.

Dalam pertemuan itu disepakati 6 poin penegasan penguatan persatuan dan kesatuan NKRI dan menolak 1 Juli sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Berikut enam poin tersebut:

PERTAMA. Kami menolak dengan tegas tanggal 1 Juli sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua dan bahwa dalam rangka kembalinya Irian Barat’ ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah pada tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.

KEDUA. Mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menengok sejarah dan belajar hidup berbangsa dengan para pendiri bangsa ini. Bangsa Indonesia diperjuangkan dan didirikan oleh tetesan darah dan pengorbanan jiwa para pahlawan dari berbagai agama, suku demi membela dan merebut pertiwi dari tangan para penjajah. Mereka tetap hidup sesuai dengan agama, suku dan bahasanya tetapi mereka juga menghargai yang lain maka sudah selayaknya semua warga negara mempunyai hak dan kewaban yang sama di negeri ini.

KETIGA. Kami menyerukan kepada semua pihak separatis mulai dari kelompok politik maupun kelompok bersenjata seperti NFRPB, KNPB menghentikan aktivitasnya karena kegiatan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua menimbulkan makar ini tidak dapat mensejahterakan orang Papua dan hanya perpecahan bagi Bangsa Indonesia sekaligus rakyat Papua di tanah damai ini, sekarang waktunya membangun tanah Papua ini demi anak cucu kita karena NFRPB dan KNPB selama ini telah melakukan kebohongan dan provokasi terhadap masyarakat untuk mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia.

Mereka masyarakat Papua dengan dalih Papua lebih maju dan sejahtera jika mendirikan negara sendiri. Padahal ini adalah tipu daya dari pemimpin OPM Benny Wenda yang bernafsu ingin menguasai Papua. Cara-cara kekerasan sudah sejak lama diterapkan untuk membuat situasi di berbagai wilayah menjadi tidak kondusif Mereka menebarkan isu pelanggaran HAM dilakukan padahal banyak sekali OPM yang melakukan kekerasan seperti penembakan anggota TNI/Polri dan bahkan masyarakat sipil sekalipun.

KEEMPAT. Mengutuk segala bentuk politisasi agama, Dinamika politik yang terjadi sekarang ini cenderung menggunakan agama sebagai politik sarana untuk mencapai tujuan jangka pendek keagungan agama sebagai sumber kedamaian dan ketentraman, inspirasi dan pencerahan dalam hidup telah tereduksi sebagai pengumpul suara dan legitimasi kekuasaan.

Bahkan dengan kian menguatnya politik menjelang Pemilu dibeberapa daerah di Papua, agama telah menjadi pemisah dalam masyarakat Politisasi agama telah merusak agama sebagai ranah yang suci, baik, adil dan damai. Agama harusnya dapat memurnikan dunia politik dan tidak sebaliknya justru membuat politik tampak kotor dan kurang beradab.

KELIMA. Mendesak kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap semua pihak yang akan merongrong Pancasila, kebhinekaan, UUD 1945 dan memecah belah masyarakat dengan berbagai isu, Pemerintah tidak boleh takut, apalagi kalah dengan kelompok-kelompok yang membawa ideologi, ajaran, dan doktrin yang bertujuan untuk menghancurkan bangsa ini dan berharap kepada para penegak hukum agar mereka benar-benar menjaga independensi dan tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

KEENAM. Kami mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada para mantan pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, pemuda dan perempuan Papua untuk menerima dan mengakui paguyuban-paguyuban masyarakat asli Nusantara yang ada di tanah Papua sebagai masyarakat asli Papua dan orang asli Papua di kampung-kampung seluruh tanah Papua serta mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar tanggal 1 Juli tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok – kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. (za)

Komentar