oleh

Masa Persidangan IV, DPR Sahkan 2 RUU dan Perpanjang Pembahasan 12 RUU

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan IV di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Rapat Paripurna tersebut secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang (RUU). Kedua belas RUU tersebut adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, RUU tentang Penerimaan Bukan Pajak, RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sementara itu, dalam masa persidangan V ini, DPR RI hanya mampu mengesahkan 2 RUU menjadi UU, yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Serta RUU tentang Pengesahan Protocol to Implment the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

Baca juga  Gerakan Anti Miras Desak DPR Segera Tuntaskan RUU Larangan Minuman Beralkohol

“Dengan disahkannya RUU ini, DPR berharap kerja sama pertahanan ini mampu menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara serta berdampak pada hubungan saling menguntungkan bagi pertahanan RI dan Thailand.” Kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan IV di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

“Dengan disahkannya RUU ini, DPR berharap Pemerintah tetap melindungi kepentingan Indonesia, mendorong terwujudnya iklim persaingan yang sehat dalam industri perbankan domestik, serta memanfaatkan kerjasama ASEAN untuk ekspansi bisnis perbankan Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, jelas Bamsoet, DPR juga telah mengesahkan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha. Dengan Peraturan DPR tersebut satuan pengaman di masing-masing lembaga didorong untuk melakukan perubahan manajemen dan tata kelola, yang berada dalam satu komando. Sistem pengamanan ini sangat penting karena kompleks ini merupakan tempat dimana berbagai kebijakan strategis dirumuskan.

Baca juga  RUU Jabatan Hakim Tak Kunjung Disahkan DPR, Rekrutmen Hakim Baru Tak Ditunda

Dalam Rapat Paripurna, tambah Bamsoet, DPR juga telah menyetujui dua RUU, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU tentang Sumber Daya Air menjadi RUU usul inisiatif DPR. dan Adapun sebagai tindak lanjut UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, telah dilantik satu pimpinan DPR RI baru, yakni Utut Adianto  dari F-PDI Perjuangan, sebagai Wakil Ketua DPR RI. (dp)