Mahasiswa Sulawesi Selatan Bacakan Petisi Tolak Capres Pelanggar HAM, Berikut Alasannya:

Mahasiswa Sulawesi Selatan Bacakan Petisi Tolak Capres Pelanggar HAM, Berikut Alasannya:

Politik di Negeri Demokrasi “Katanya!”
VIDEO: Potret Toleransi
Pengamat Politik: Jakarta Harus Menjadi Contoh

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sejumlah mahasiswa/Pelajar asal Sulawesi Selatan yang terhimpun dalam kegiatan Silaturahmi Akbar Mahasiswa/Pelajar Sulawesi Selatan se-Indonesia, mendeklarasikan diri menolak capres yang terindikasi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam rilis yang didapatkan oleh redaksi, yang berjudul “Mengenang 20 tahun reformasi dan Hak Asasi Manusia” salah satu pointnya menjelaskan bahwa Mahasiswa Sulawesi Selatan ini akan senantiasa mendukung pemerintahan yang pro reformasi serta menolak pemimpin yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM masa lalu.

“Kami Putra-Putri Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan, “Menolak Kepemimpinan yang terindikasi Melanggar HAM” serta Kami Putra – Putri Sulawesi Selatan menyatakan mendukung penuh kepemimpinan pro reformasi,” tulis rilis yang didapatkan redaksi di D Hotel, Jakarta, Jum’at (28/11), pada petisi yang dibaca.

Muh Afdhal selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut mengatakan, bahwa mahasiswa Sulsel ini akan senantiasa mengawal pemerintahan yang memiliki program dalam menanggulangi kasus HAM termasuk memberikan sanksi pada pelaku tindakan kejahatan tersebut.

“Mahasiswa sulsel yang ada di Jakarta ini, turut prihatin dengan aktivis 98. Karena kita tau sendiri tonggak perubahan reformasi 98 dimulai dari gerakan mahasiswa. Dan banyak juga mahasiswa Sulsel yang waktu itu berangkat ke Jakarta ikut terlibat,” ucap Afdal, selaku ketua pelaksana Silaturahmi Akbar Mahasiswa/pelajar Sulawesi Selatan di Jakarta, Jum’at (28/11).

Baca juga  2019; Dilarang Mencintai Spanduk-Spanduk

Hal yang senada juga diungkapkan oleh aktivis IKAMI SULSEL Kaharuddin Baso, menurutnya kegiatan ini paling tidak mengungkapkan secara terang benderang bagaimana peristiwa 1998 waktu itu. Kaharuddin yang juga sebagai ketua bidang OKK IKAMI SULSEL ini merasa bahwa peristiwa reformasi 98 adalah puncak dari kisruh yang sebelumnya terjadi di Makasssar tahun 1996.

“Waktu itu mahasiswa Makassar juga ada yang meninggal dihantam oleh Aparat, itu yang disebut dengan AMARAH, yang merupakan Akronim dari April Makassar Berdarah. Padahal mahasiswa Makassar waktu itu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan rakyat menurunkan harga BBM” pungkas Kahar dengan tegas, di D Hotel.

Stering Comitte kegiatan Silaturahmi Akbar, Amir Wata, mengatakan bahwa inisiasi kegiatan ini murni adalah panggilan jiwa. Kita, lanjutnya, tidak menginginkan peristiwa masa silam yang terkait dengan orde baru itu terulang lagi. Padahal kran reformasi kita sudah terbuka lebar, masih saja ingin memberikan peluang orang-orang orde baru memimpin negeri ini.

“Mahasiswa Sulawesi Selatan rantauan, ini cukup banyak, kalau diangkakan mungkin ada dua juta jiwa di Seluruh Indonesia, angka yang cukup fantastik dari segi elektoral. Oleh karenanya, dengan jumlah tersebut, kita tidak ingin terikat romantisme masa lalu yang begitu kelam. Dimana Hak berpendapat, Hak berbicara dan semuanya itu dipasung,” kata Amir Wata saat diwawancarai.

Baca juga  Historis Politik Indonesia Terbagi Menjadi 3 Varian Sejak Awal Reformasi

“Sadar dengan kejadian masa lalu yang begitu kelam, maka Silaturahmi ini mengangkat tema tentang ‘Kepemimpinan Nasional; Mencari Pemimpin yang Bebas dari Isu Masa Lalu”, lanjut Amir Wata yang juga merupakan ketua bidang Politik IKAMI SULSEL.

Adapun rilis Petisi yang diambil redaksi dalam deklarasi itu berbunyi:

“Oleh karenanya, 20 tahun berjalannya reformasi ini, rasa-rasanya kita tak ingin kembali pada memorial kelam masa orde baru. Dengan ini kami menginisiasi sebuah gerakan “Kepemimpinan Nasional; Mencari Pemimpin yang Bebas dari Isu Masa Lalu.” Ini menjadi penting bahwa, kita tidak ingin kembali terikat dengan sistem lama, serta pemimpin-pemimpin yang pernah terlibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Melalui petisi ini, kami menyatakan :

  • Kami Putra-Putri Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan, “Menolak Kepemimpinan yang terindikasi Melanggar HAM”
  • Kami Putra-Putri Sulawesi Selatan mendukung penuh kepemimpinan pro reformasi.
  • Kami Putra-Putri Sulawesi Selatan siap menjaga keutuhan bangsa dan membela NKRI.
  • Kami Putra–Putri Sulawesi Selatan siap mengawal berlangsungnya pemilu 2019 yang Damai.
  • Kami Putra–Putri Sulawesi Selatan akan menjadi benteng pertama dalam mengawal kontestasi kepemimpinan nasional yang bersih, jujur dan pemimpin memiliki program penuntasan kasus HAM di Indonesia. (aw)

COMMENTS