Lembaga Fatwa Mesir: Pemimpin Non-Muslim Itu Boleh

Lembaga Fatwa Mesir: Pemimpin Non-Muslim Itu Boleh

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016, Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta’ al-Mishriyyah) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya

Resmi, Bahasa Indonesia Diajarkan Di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar Kairo
Mesir Hukum Mati Mohammed Morsi
Mufti Mesir: Kasus Perceraian Jadi Ancaman Keamanan Nasional dan Stabilitas Sosial di Mesir

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016, Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta’ al-Mishriyyah) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya pemimpin non-muslim dan perempuan. Wacana ini tentu sangat relevan mengingat kasus yang menjerat Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) erat kaitannya kontroversi seputar al-Maidah 51.

Lembaga Fatwa Mesir ini adalah lembaga fatwa pertama di dunia Islam. Lembaga ini menjadi salah satu rujukan terpenting umat Islam seluruh dunia untuk mengetahui jawaban dari setiap permasalahan hukum dalam Islam, termasuk soal hukum memilih pemimpin non-muslim dan perempuan.

Seperti diketahui, ada seorang pemohon mengajukan pertanyaan soal kontroversi al-Maidah 51. Ia bertanya soal hukum pencalonan non-muslim untuk jabatan gubernur.

“Apa hukum pencalonan non-muslim untuk jabatan gubernur di daerah yang mayoritasnya berpenduduk muslim tetapi negara memiliki sistem demokratis yang membolehkan semua warga negara, muslim ataupun non-muslim, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum secara langsung? Apa pendapat fiqih terhadap status gubernur maupun anggota parlemen seperti dalam khazanah fiqih Islam?”

Baca juga  ISIS Brutal, Bom Dua Gereja Koptik Mesir

Pertanyaan yang ditujukan kepada Lembaga Fatwa Mesir itu pun langsung direspon. Melalui surat jawaban bernomor 983348 atas istifta (permohonan fatwa), lembaga bersangkutan memberi penjelasan (fatwa) bahwa konsep penguasa (al-hakim) di dunia modern kini telah berubah.

“Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan undang-undang yang ada.”

“Maka itu,” tambahnya, “pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut. Pemilihan orang ini dari kalangan muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa/pemimpin ini telah menjadi bagian dari badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi (syakhsh thabi’i/natuurlijkepersoon).”

Baca juga  Mesir Hukum Mati Mohammed Morsi

Di Indonesia, yakni di Solo, hal ini pernah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui Rukyah Syamilah, sebuah kajian memilih pemimpin dalam Islam, PKS mengeluarkan beberapa argument serupa seputar pengangkatan non-muslim dalam pemerintahan. Bahwa non-muslim boleh diangkat sebagai pemimpin, bahkan di daerah yang mayoritas berpenduduk muslim sekalipun.

Hanya saja, ketika menentang Ahok di Jakarta, hal itu justru tak terlihat, dan malah berlaku sebaliknya. (ms)

COMMENTS

DISQUS: 0