Langkah Tim Sinkronisasi Anies-Sandi akan Terkunci di DPRD DKI

Langkah Tim Sinkronisasi Anies-Sandi akan Terkunci di DPRD DKI

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Langkah Tim Sinkronisasi Calon Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi yang dikomandoi oleh Sudirman Said akan terkunci di DPRD DK

Mau PAD Yang Berkah, DPRD DKI Dukung Anies Cabut Izin Tempat Hiburan
DPRD DKI : Kita Akan Memboikot Rapat-Rapat Dengan Ahok, Termasuk Rapat Paripurna
Taufik Pastikan DPRD DKI tidak akan Ribut dengan Anies-Sandi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Langkah Tim Sinkronisasi Calon Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi yang dikomandoi oleh Sudirman Said akan terkunci di DPRD DKI Jakarta. Gabungan partai pengusung Anies-Sandi kalah jumlah dengan pendukung Ahok-Djarot pada pilkada lalu.

Berdasarkan komposisi jumlah kursi di DPRD yang berjumlah 106, Anies didukung oleh 38 kursi, yang tersebar di Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara jumlah kursi partai pendukung Ahok ada 52 kursi. Dukungan itu tersebar di empat fraksi, yakni PDIP, PPP, Golkar, dan NasDem.

Bandul kekuatan di DPRD sangat bergantung pada sikap Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada pilkada lalu mengusung Agus Harimurti Yudhoyono. Jumlah kursi gabungan dua fraksi ini mencapai 16 kursi.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan meminta tim sinkronisasi bentukan gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, tak merecoki Pemprov DKI yang tengah sibuk menyusun RAPBD 2018.

Tim sinkronisasi, saran Pantas, lebih baik menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ketimbang cawe-cawe dalam penyusunan RAPBD 2018.

“Anies memang kepala daerah terpilih, tapi tanggung jawabnya ialah menyusun RPJMD 2018-2023. Silakan, itu wilayah kepala daerah yang baru. Jadi, eksekutif dan legislatif saat ini sedang menyelesaikan program-program yang tertuang di RPJMD 2012-2017, tidak bisa diintervensi,” ujar Pantas yang juga duduk di Komisi E DPRD DKI itu, kemarin (Kamis, 18/5).

Hal itu, sambung dia, sekaligus sebagai sinyal bagi tim sinkronisasi bahwa DPRD pun tak bisa diintervensi oleh tim tersebut untuk memasukkan program-program Anies ke RAPBD 2018, apalagi RAPBD-P 2017.

Saat ditemui di kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan tim sinkronisasi tak bisa masuk ke wilayah eksekutif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pasalnya, eksekutif hanyalah pelaksana aturan perundangan.

Meski demikian, tim sinkronisasi tetap masih punya ruang, yakni melalui wakil rakyat di DPRD untuk mengajukan pemikiran-pemikiran mereka.

“Karena di dalam penyusunan anggaran, kami punya tim anggaran eksekutif. Kalau ada usulan, itu ya lewat DPRD. Kan di situ ada Fraksi Gerindra dan PKS,” kata Djarot di Balai Kota, kemarin.

Sementara itu Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Iman Satria menyampaikan harapannya agar Plt Gubernur DKI Jakarta lebih luwes dalam menyusun RAPBD 2018. Sikap luwes yang dimaksudnya ialah dengan memasukkan program kerja yang telah dikampanyekan Anies-Sandi ke program sejenis yang sudah berjalan saat ini.

Ia menyadari tidak semua program gubernur terpilih bisa dimasukkan ke RKPD. Namun, ada program kampanye Anies-Sandi yang sudah bisa dilakukan mulai sekarang karena sudah memiliki payung hukum, seperti kartu Jakarta pintar (KJP) Plus atau kartu Jakarta sehat (KJS) plus.

“Sikap Pak Djarot saat ini kurang luwes. Kalau memang dia luwes, seharusnya dia mau duduk bersama,” tutur Iman.

Saat ini penyusunan RAPBD 2018 sudah mendekati final. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memasukkan pengajuan program dan anggarannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD diteken gubernur pada akhir Mei ini, semua usulan program satu tahun ke depan itu akan dirumuskan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk dibahas bersama DPRD.(Ssr)

COMMENTS

DISQUS: