Langkah Kominfo Gandeng Traveloka dan Tokopedia Dalam Bisnis Umrah Dipertanyakan

Langkah Kominfo Gandeng Traveloka dan Tokopedia Dalam Bisnis Umrah Dipertanyakan

Jazuli Juwaini Yakin Kepala BIN Baru Bisa Jaga Integritas
Ketua Fraksi PKS: Pemerintah Seharusnya Mengapresiasi Rohis Bukan Mencurigai
Hidayat Nur Wahid Tegaskan Ancaman Pembekuan Anggaran KPK-Polri Bukan Sikap Resmi Pansus Hak Angket DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI telah menandatangani nota kesepahaman (Mou) dengan dua perusahaan unicorn, yaitu Traveloka dan Tokopedia, untuk menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah.

Langkah Kominfo menjadi polemik dan menjadi pertanyaan berbagai pihak. Diantaranya oleh Anggota Komisi I DPR RI (Fraksi PKS), Sukamta.

“Kalau MoU itu maksudnya adalah nantinya Traveloka dan Tokopedia akan menjadi penyelenggara umrah secara digital, tentu akan melanggar Undang-Undang Haji (UU PIHU). Selain itu, hal tersebut akan berpotensi mematikan biro Haji dan umrah yang ada,” ujarnya di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (F-PKS)

Meski saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi dalam pelayanannya, lanjut Sukamta, biro Haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan. Menurutnya, terdapat dua pilihan yaitu dengan tetap menggandeng perusahaan digital seperti Traveloka dan Tokopedia atau dengan melakukan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah ada.

Baca juga  Hidayat Nur Wahid; Main-Main dengan Narkoba, maka Ia Langgar Sila 1

“Kalau pilihannya menggandeng dua unicorn tersebut, ini punya potensi mematikan biro Haji dan umrah yang sudah ada dengan jumlah ribuan dan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Apalagi, biro Haji dan umrah tidak mungkin bisa diselenggarakan oleh yang tidak muslim,” imbuh politisi PKS ini.

Legislator daerah pemilihan DI Yogyakarta ini mendorong agar pemerintah berpihak kepada UMKM penyedia layanan travel haji dan umrah yang ada, supaya bisa catch up dalam mengejar perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Menurutnya, dengan perkembangan teknologi ini, mau tidak mau yang tidak bisa mengejar pasti mati.

“Yang offline kalau tidak adaptasi ya akan mati. Kita harap pemerintah lebih memilih memberdayakan UMKM yang ada. Kalau nanti ada seleksi lagi urusan nanti, kan nanti akan ada pemain baru dan survival. Bahwa yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan keuntungan besar tetapi jangan mematikan usaha yang sudah ada,” pungkasnya.

Baca juga  Anggota DPRD Pasuruan Fraksi PKS Ditangkap Densus 88, Teroris?

Menjawab polemik tersebut, Menkominfo Rudiantara menerangkan bahwa Traveloka dan Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara ibadah umrah seperti yang dikenal sekarang ini. “Mei lalu saya sudah melaporkan kepada Kementerian Agama tentang recana ini. MoU itu tidak akan ditandatangani kalau tidak diteliti juga oleh Kementerian Luar Negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memiliki daya tawar atau bargaining core yang lebih tinggi dibanding Pemerintah Indonesia. “Justru bagaimana caranya kita baik-baikin mereka agar kita ini bisa masuk duluan. Jujur saya katakan, saya ingin secure 10 tahun ke depan. Visi mereka meningkatkan umrah dari 10 juta menjadi 30 juta, salah satunya melalui visi digital. Mereka akan membuat proses bisnis yang baru, saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar,” pungkas Rudiantara. (ip)