oleh

KUDETA SULTRA Laporkan Kasus Mega Korupsi Oknum DPRD dengan Kadis

KENDARI, SUARADEWAN.com – Koalisi untuk Demokrasi dan Transparasi (KUDETA) Sulawesi Tenggara kembali mengunjungi kantor Kejaksaan Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan itu, secara tegas Mahmud Sarifu Direktur Kudeta Sultra meminta tim penyidik Kejaksaan agar mengungkap Tuntas modus yang dilakukan para tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

“Ada hal yang janggal sebetulnya, kok bisa yah, RKA SKPD Infokom anggaran perjalanan dinas lalu melibatkan anggota DPRD Propinsi SULTRA di dalamnya. Ini kan jadi tanda tanya besar dibenak pemerhati hukum masyarakat SULTRA,” kata Mahmud Sarifu saat dihubungi suaradewan.com, Senin (04/05).

banner 1280x904
surat tanda terima

Lanjutnya, yang lebih parahnya salah satu yang diduga staf ketua DPRD Sultra juga di OTT oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak juga belum tetapkan tersangka oleh pihak penegak hukum.

Baca juga  Kejati Diminta Segera Bongkar Dugaan Praktek Suap dan SPPD Fiktif DPRD Sultra

Dalam kasus korupsi yang di duga di lakukan secara berjamah oleh beberapa orang di dalam institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dan INFOKOM, kata Mahmud Saridu, kami tidak menginginkan ada kongkalingkong yang di lakukan oleh pihak penegak hukum dan calon TSK.

“Kami ingin kasus ini terus di kembangkan sampai ke akar-akar nya tanpa intimidasi atau komunikasi-komunikasi yang bisa menimbulkan Atau menghambat proses penyelidikan dan penyidikan Mamdet di tangan kejaksaan,” jelasnya.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara yang sudah melakukan OTT yang melibatkan kepala dinas INFOKOM dan di duga keras melibatkan ketua DPRD provinsi Sultra,” lanjutnya.

Baca juga  PP PHLI Gugat Penambang Nakal di SULTRA; Polri Jangan Tebang Pilih

Pihaknya, juga berharap agar aparat hukum memeriksa kepala BPKAD SULTRA untuk mengetahui kronologis kenapa ada anggota DPRD bisa menggunakan SPPD Dinas Infokom, atau kenapa bisa Dinas Infokom mengakomodir program kegiatan dan dijalankan anggota DPRD ini tidal masuk akal.

Kasus skandal megakorupsi ini memang saat ini membingungkan publik Sulawesi Tenggara yang melibatkan seorang staf ahli ketua DPRD Provinsi salah satu yang di OTT oleh kejaksaan tinggi tidak di tetapkan sebagai tersangka padahal modus yang di OTT terkait dengan fee SPPD fiktif anggota DPRD Termasuk Ketua DPRD provinsi yang kami duga punya keterlibatan. (aw)

Komentar