KPK Terima 14 Laporan Gratifikasi Tiket Nonton Asian Games

KPK Terima 14 Laporan Gratifikasi Tiket Nonton Asian Games

JAKARTA, SUARADEWAN.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini telah menerima 14 laporan terkait gratifikasi tiket nonton Asian Games X

Hijaber Peraih Medali Emas Pertama Asian Games Dapat Hadiah Tabungan Haji
5 Atlet Indonesia Yang Sukses Curi Perhatian di Asian Games 2018
Defia Rosmaniar, Hijaber Peraih Emas Pertama Buat Indonesia di Asian Games 2018

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini telah menerima 14 laporan terkait gratifikasi tiket nonton Asian Games XVIII. Dari 14 laporan yang masuk, bahwa 13 tiket tidak gunakan untuk menonton ajang pesta olahraga se-Asia ini.

“Tiga belas laporan penerimaan tiket yang tidak digunakan. Satu laporan penerimaan [bahwa] dua tiket yang telah digunakan,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Selasa (4/9).

Adapun jabatan dari 14 pihak yang melaporkan tentang penerimaan gratifikasi tiket untuk menonton Asian Games tersebut berasal dari berbagai level di antaranya direktur jenderal dan direktur.

Baca juga  Tiongkok Kirim Kontingen Terbanyak, Brunei Tersedikit di Asian Games 2018

“Level jabatan pelapor beragam, yaitu Dirjen, Direktur, Kepala Sub Direktorat, dan sekretaris dan account representative,” kata Febri.

KPK masih terus mengimbau penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi tiket Asian Games segera melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi tersbeut karena ada risiko hukum jika tidak melaporkannya.

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara kalau memang pernah menerima itu untuk melaporkan ke KPK belum terlambat, karena ada risiko pidana juga,” kata Febri.

Sedangkan jika penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut terlanjur telah menggunakan tiket tersebut, maka masih bisa untuk melaporkannya kepada KPK dengan memberikan keterangan kapan menerimanya.

Baca juga  Alasan KPK Tak Pakai Gratifikasi dalam Kasus e-KTP

“Nanti akan kami analisis dalam waktu 30 hari kerja. Kalau nanti ditetapkan menjadi milik negara, maka tentu ada penggantian sejumlah tiket tersebut dan uangnya akan disetor ke kas negara,” katanya.

Febri menambahkan, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melaporkan penerimaan gratifikasi tidak melebihi tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, maka dia terbebas dari ancaman pidana Pasal 12 B yang ancaman pidananya 4 sampai 20 tahun penjara. (ga)