oleh

Kota Sorong Tanggap Darurat Covid-19, Abdullah Gazam: Ketentuannya Harus Komprehensif

KOTA SORONG, SUARADEWAN.com — Walikota Sorong, Drs Ec L Jitmau MM menyatakan Kota Sorong berstatus tanggap darurat Covid-19 sejak Minggu (29/3/2020) hingga 10 April 2020. Langkah ini diapresiasi oleh banyak kalangan, sehingga ketentuannya harus dibuat komprehensif.

Abdullah Gazam yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Papua Barat (Fraksi PKB) mengapresiasi langkah yang diambil Walikota Sorong untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 agar tidak semakin meluas di Kota Sorong.

banner 1280x904

“Langkah pak Wali patut kita apresiasi dan kita dukung, karena termasuk langkah yang sangat berani dan lebih maju ketimbang Pemerintah Provinsi Papua Barat,” kata Abdullah Gazam dalam rilisnya yang diterima, (1/4).

Sebagaimana dikabarkan penetapan status tanggap darurat Covid-19 Kota Sorong ini setelah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada Jumat (27/3/2020) mengonfirmasi dua Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di Kota Sorong positif terinfeksi corona. Serta terdapat tidak kurang dari 65 ODP Corona di Kota Sorong, tertinggi di Papua Barat.

Namun menurut Gazam yang juga Ketua DPW PKB Papua Barat ini, pernyataan status tanggap darurat ini tidak memuat ketentuan yang komprehensif, sehingga dikhawatirkan akan multi tafsir dan bisa merugikan kepentingan masyarakat Kota Sorong khususnya.

Baca juga  Menolak Bebas, Habib Bahar bin Smith Masih Ingin Berbagi Ilmu di Lapas Rajeg Bogor

“Pernyataan status ini akan menjadi sia-sia dan tidak efektif jika hanya berlaku di Kota Sorong dan tidak diikuti oleh pemerintah daerah yang ada di wilayah sorong raya, utamanya jika berkaitan dengan penutupan pintu masuk bandara dan pelabuhan jika di daerah sekitar tidak berlakukan hal yang sama,” kata dia.

Sebagaimana termuat dalam pernyataan Walikota Sorong meminta Satgas Covid-19 Kota Sorong diminta segera menutup Bandara Domine Eduard Osok di Sorong untuk semua penerbangan komersial dari luar Kota Sorong, dan menutup pelabuhan laut untuk pelayaran komersial.

Jitmau memerintahkan Bandara Domine Eduard Osok dan pelabuhan laut Sorong tetap beroperasi terbatas, untuk melayani pesawat dan kapal yang mengangkut kebutuhan masyarakat, dan pelayanan pengiriman spesimen PDP maupun peralatan medis untuk menangani PDP dan pasien positif corona di Sorong.

“Jadi harus ada koordinasi antar pemerintah di wilayah Sorong Raya, jika ingin pernyataan status ini berlaku efektif. Tapi jika hanya dalam lingkup kota Sorong, sudah pasti hanya akan sia-sia,” jelasnya.

Baca juga  Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado Ditutup

Selanjutnya Gazam juga mengkritisi terkait ketentuan yang termuat dalam pernyataan status tanggap darurat covid-19, bahwa penduduk kota sorong dilarang melakukan kunjungan keluar kota sorong, dan melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan.

“Ketentuan ini multi tafsir dan tidak tegas, serta akan dijadikan alibi oleh anggota masyarakat untuk tetap beraktifitas di luar rumah dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga harus diikuti dengan alternatif lain berupa solusi konkrit dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat,” tambahnya.

Diakhir pernyataannya, Gazam meminta kepada Pemerintah Kota Sorong dan pemerintah daerah lain sekitar agar dapat melahirkan solusi alternatif demi dapat memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat banyak di tengah bencana pendemi corona ini.

“Jangan sampai nanti lebih banyak orang meninggal karena tertekan secara psikis, dan meninggal karena tahan lapar daripada yang meninggal karena positif corona,” tutupnya. (sd)

Komentar