oleh

Konflik Rembang Tak Kunjung Usai, Komnas HAM Minta Presiden Hentikan Operasi Pabrik Semen

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan operasi pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Hal ini diajukan mengingat Rembang terus melahirkan konflik yang tak berkesudahan.

Menurut Ketua Komnas HAM Nurkholis, terdapat berbagai sebab terjadinya konflik di Rembang yang hingga kini masih tak kunjung usai. Di antaranya adalah, tidak adanya regulisasi yang jelas dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

banner 1102x704

Selain itu, tak diindahkannya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99/PK/TUN/2016 yang membatalkan Izin Lingkungan yang diterbitkan atas nama PT Semen Indonesia Tbk menjadi satu soal utama mengapa penghentian operasi pabrik semen tersebut harus dilakukan, terutama oleh pemerintah pusat.

Baca Juga:  Komnas HAM Minta Pemerintah Tegas ke Warga Yang Abaikan Seruan Social Distancing

“Komnas HAM berpendapat dan merekomendasikan agar aktivitas pembangunan pabrik semen dan penambangan batu kapur itu tidak dilanjutkan,” ujar Nurkholis melalui surat resminya kepada Presiden Jokowi tertanggal 7 April 2017.

Komnas HAM juga menilai bahwa tidak adanya kajian yang menyeluruh atas potensi dampak terhadap HAM dalam proses terbitnya izin penambangan batu kapur serta pembangunan pabrik menjadi persoalan lain yang perlu ditindaklanjuti kembali oleh pemerintah.

Adapun soal penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Komnas HAM menyatakan bahwa seharusnya itu mampu menggambarkan kondisi untuk pemenuhan HAM masyarakat di kawasan pegunung Kendeng.

Baca Juga:  Jokowi Akan Ambil Sikap Jika Freeport Sulit Diajak Berunding

“Yaitu hak untuk mempertahankan keyakinan dan kehidupannya sebagai petani, hak hidup, hak atas pekerjaan dan hak menentukan nasib sendiri,” terangnya.

Sampai hari ini, belum terbitnya KLHS yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah terus melahirkan konflik di antara masyarakat setempat dengan pihak pabrik semen. Untuk itu, guna meminimalisir konflik, perlu bagi pemerintah menghentikan operasinya terlebih dahulu hingga KLHS secara diumumkan. (ms)

Komentar

Berita Lainnya