oleh

Komisi VI Tambah Anggaran BKPM Rp 500 Miliar Menjadi Rp 1,08 Triliun di 2021

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR menyetujui untuk menambah anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar 500 miliar.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S-826/MK/.02/2020 dan B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 17 September 2020 perihal perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L T.A 2021.

banner 1280x904

“Kami dari BKPM menyampaikan terima kasih kepada komisi VI dan Banggar Komisi VI yang telah memperjuangkan dan bisa menyerap aspirasi kami dari BKPM untuk penambahan anggaran Rp 500 miliar tersebut,” kata Bahlil, Selasa (22/9).

Sebelumnya, Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2021, anggaran BKPM sebesar Rp 589 miliar. Dengan adanya penambahan tersebut, pagu anggaran BKPM di 2021 menjadi Rp 1,08 triliun.

Baca juga  DPR Pertanyakan Nasib SDM Penjaga Tol Pasca Penerapan e-Toll, Ini Jawaban Jasa Marga

Dia menjelaskan, anggaran Rp 589 miliar akan dialokasikan untuk 2 program berubah lantaran ada penambahan anggaran. Sehingga untuk program dukungan manajemen semula Rp 315 miliar menjadi Rp 317 miliar, dan program Penanaman Modal semula Rp 274 miliar menjadi Rp 772 miliar.

Berikut rincian tambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar akan dialokasikan sebagai berikut:

  1. Kegiatan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada K/L dan Pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Rp 20 miliar.
  2. Pembuatan dan distribusi aplikasi OSS berbasis Undang-undang Cipta Kerja untuk Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/kota Rp 150 miliar.
  3. Penyusunan peta potensi investasi 17 provinsi dalam bentuk Pra-FS Rp 112 miliar
  4. Peningkatan peringkat Ease of doing Business (EoDB) Rp 40 miliar
  5. Eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM Rp 27 miliar
  6. Eksekusi realisasi investasi kemitraan proyek-proyek investasi Besar wilayah Barat Rp 20 miliar
  7. Eksekusi realisasi investasi kemitraan proyek-proyek investasi Besar wilayah Timur Rp 20 miliar
  8. Fasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan asing ke Indonesia Rp 111 miliar
Baca juga  Tax Amnesty Harus Bisa Menelusuri Uang Pengusaha yang Lari ke Luar Negeri

“Sudah barang tentu dengan penambahan anggaran tersebut kami juga minta bantuan dari komisi VI karena banyak aturan-aturan baru yang bisa kita sosialisasikan bersama di seluruh Indonesia, agar pemahaman-pemahaman regulasi yang ada tidak hanya terfokus pada wilayah sentral di Ibukota tapi juga pada daerah lain,” pungkasnya. (lip6)

Komentar