oleh

Komisi III Minta Polri Ambil Alih Kewenangan KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sejumlah anggota DPR RI menyarankan agar tindakan penyidikan kasus korupsi yang menjadi salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya diambil alih oleh Kepolisian. Usulan ini diikuti dengan pembentukan detasemen khusus yang menangani kasus tindak pidana korupsi.

Saran ini muncul dalam Rapat Kerja antara Kapolri Tito Karnavian dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/17).  Anggota Komisi III Wenny Warouw meminta Polri untuk mengambil alih tugas KPK dalam memberangus tindak kejahatan korupsi.

“Kapan Polri mengambil alih seluruh penyidikan? Saya yakin Bapak (Kapolri) bisa mengambil seluruh penyelidikan dan lebih baik dari yang sekarang,” ujra Wenny.

Baca juga  Fahri Minta KPK Dibubarkan, KPK: Pernyataan Itu Gak Penting

Menurut Wenny, pemberantasan korupsi di masa mendatang akan lebih baik jika kepolisian terlibat I dalamnya. Ia pun meyakini bahwa penyidikan tindak pidana korupsi akan mampu ditangani oleh pihak kepolisian.

Selain iti, dirinya juga meyakinkan Kapolri bahwa pemerintah dan parlemen akan mendukung langkah Kapolri jika siap melakukan tugas tersebut.

“Bapak tinggal bilang kepada rakyat, kepada DPR, kepada Presiden, kalau bapak memang sudah siap ambil alih penyelidikan,” pungkas anggota DPR dari fraksi Gerindra itu.

Baca juga  Meski Harus Dianiaya, Novel Baswedan Tetap ‘Keukeuh’ Berantas Korupsi

Sementara itu, anggota DPR Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu menilai selama 15 tahun berdiri, KPK belum juga membuat indeks korupsi Indonesia naik.

Sama dengan Wenny, Masinton juga mengusulkan agar kepolisian juga harus terlibat dalam pemberantasan korupsi sebab hal itu bukan hanya kewengan dari KPK.

“Sehingga pemberantasan tidak hanya bertumpu pada KPK ini nggak akan buat kita maju kalau hanya KPK saja,” sebutnya menandaskan. (dd)

 

Komentar