oleh

Ketentuan Rapat Virtual Dalam Keadaan Tertentu Akan Segera Disahkan DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membuat peraturan baru mengenai tata cara pelaksanaan rapat soal pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan secara virtual. Hal ini seiring upaya DPR mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Parlemen.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, mengatakan peraturan yang sudah dibuat itupun bakal dibawa ke dalam rapat paripurna siang hari ini untuk kemudian disahkan.

“Baleg mengesahkan peraturan DPR tentang tatib yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai kemungkinan rapat virtual dalam keadaan tertentu, yakni keadaan darurat, kegentingan yang memaksa, keadaan bahaya, keadaan bencana dan lainnya,” ujar Baidowi kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Baca juga  Update Virus Corona: 30 Negara Ini Mengkonfirmasi Telah Terjangkit

“Seperti rapat-rapat yg dilaksanakan pada masa sidang ini mayoritas dilakukan secara virtual sehingga mmbutuhkan aturan hukum,” sambungnya.

Sejumlah anggota DPR secara virtual mengikuti jalannya rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun Sidang 2019 – 2020, di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Baidowi menuturkan, apabila pandemi corona di Indonesia telah dinyatakan selesai dan keadaan tidak lagi menjadi darurat maka peraturan mengenai pelaksanaan rapat kembali seperti aturan sebelumnya.

Nantinya, dengan disahkannya peraturam tersebur membuat DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) memungkinkan tetap bisa melakukan pembahasan dalam pembentukan undang-undang tanpa kehadiran fisik di ruang rapat.

Baca juga  Profil dan Harta Kekayaan Lima Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024

“Baleg DPR sudah memutuskan peraturan tentang pembentukan UU yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme pembahasan RUU carry over. Yakni RUU yang dibahas pada periode lalu dan disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode sekarang,” katanya.

“Yang itu sudah diputuskan dalam prolegnas prioritas yang dibahas secara tripartit (Baleg DPR, PPU DPD, Menkumham). Aturan teknisnya diatur dalam peraturan DPR yang hari ini akan dibawa ke paripurna,” Baidowi menambahkan. (su)