oleh

Kepala BPKH: Dana Haji Tidak Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan tidak menggunakan dana calon jemaah haji untuk pembiayaan infrastruktur.

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, alokasi investasi BPKH ditujukan kepada investasi dengan profil risiko rendah hingga sedang.

banner 1102x704

“Sebanyak 90 persen adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi,” ujar Anggito dalam webinar bertajuk Dana Haji Aman, Senin (7/6).

Anggito juga menegaskan, tidak ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan investasi infrastruktur BPKH. Saat ini yang ada adalah Ijtima Ulama 2012, fatwa tentang pengembangan Dana Haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk.

Baca Juga:  Hari Ini 30 Kepala Suku Di Papua Naik Haji Atas Undangan Raja Arab

“Ini tertuang dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indoensia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang masuk Daftar Tunggu (Waiting List),” ujarnya.

Dana haji tersebut dijamin aman dalam penyertaan investasi dan dilakukan sesuai dengan izin pemilik dana. Anggito menjelaskan, sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah.

Baca Juga:  Dana Haji Diinvestasikan, Saidiman Ahmad: Mengapa Harus Risau?

“Untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan keperluan jemaah haji melakukan perjalanan ibadah haji. Dana Haji milik jemaah juga dijamin oleh LPS, jadi terlindungi dari gagal bayar,” tegasnya.

sumber: Liputan6.com

Komentar

Berita Lainnya