oleh

Kepala BKPP Tangsel: Pelantikan Dua Camat Itu Sudah Sesuai Aturan

banner-300x250

TANGSEL,SUARADEWAN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), kembali menepis tudingan yang menyebut Pemkot Tangsel menyalahi prosedur dan menabrak aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pelantikan sejumlah pejabat yang menduduki jabatan Administrator.

Kepala BKPP Kota Tangsel Apendi mengatakan, bahwa pelantikan dua camat tersebut telah sesuai aturan. Dalam tahapan mutasi itu ada aturan, dan mekanisme untuk pengangkatan administrator dan pengawas itu sudah mengikuti aturan yang berlaku. Sementara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) itu harus melewati seleksi Pansel yang dibentuk sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Tapi memang pansel tidak pernah diganti karena memang sudah profesional,” kata Apendi saat ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, pada Jum’at sore (16/3/2018).

Keterangan Apendi tersebut, diperkuat dengan pernyataan Asisten Daerah Bidang Tata Pemerintahan (Asda I) Rahmat Salam. Menurutnya, Camat itu tidak butuh lelang jabatan tapi lelang jabatannya justru lebih panjang dengan menempuh pendidikan Camat, Kepamongan, selama sembilan bulan lamanya dan itu semua sudah ada aturannya.

“Kecuali mereka yang berasal dari IPDN, berasal dari sekolah kepamongan, itu tidak ikut lagi sekolah Camat. Jadi keliru pandangan dari teman-teman kalau camat itu harus open biding, dia (Camat) tidak sama dengan jabatan yang lain, pemerintah (Pemkot Tangsel) memegang aturan dan ketentuan tidak mungkin pemerintah melanggar aturan,” tuturnya.

Polemik ini pun sampai ke telinga, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel Gacho Sunarso. Ia pun mengatakan, bahwa selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan bahkan tidak mengetahui proses lelang tersebut.

“Kalau wakil rakyat tidak diajak bicara dalam hal ini, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Pak TB Bayu Murnadi, sepakat saya, bubarkan saja Panselnya,” tegas Gacho.

Dalam kesempatana itu pula Gacho yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel menyatakan kalau Ketua DPRD tidak segera merespon permasalahan ini, pihaknya meminta agar TRUTH melaporkannya ke BK.

“Kalo dilaporkan ke BK pasti akan direspon,” tegasnya.

Sementara menurut informasi yang didapat, saat ini TRUTH telah melaporkan perihal terkait ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), seperti yang telah dilakukan oleh TRUTH sebelumnya yang telah mengirim laporan ke DPRD Tangsel. (FN)