oleh

Kemenag dan Kejari Kota Tangsel Lakukan Kerjasama Bidang Datun

TANGSEL, SUARADEWAN.com — Untuk pertama kalinya di Provinsi Banten, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan Momerandum of Understansding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel di Aula Kemenag Tangsel, yang berlokasikan kawasan Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, pada Kamis (31/5/2018).

Dalam sambutannya Kepala Kantor Kemenag Tangsel, Abdul Rojak menyampaikan, berlangsungnya kerjasama ini seiring dengan banyaknya gugatan aset tanah ke Kemenag Tangsel, baik dalam bentuk wakaf atau pun lainnya. Oleh sebab itu Kemenag butuh pendampingan terhadap masalah perdata terhadap banyaknya aset milik Kemenag.

banner 728x419

“Seperti tanah wakaf di Pondok Benda yang digugat ahli waris yang berdiri Sekolah Dasar. Kami berharap Kejari Tangsel dapat membantu melalui bentuk pendampingan hukum seperti masukan saran dan pengelolaan aset, agar semua persoalan bisa kami menangkan,” paparnya.

Baca Juga:  Diberi Asupan Gizi, Penderita Gizi Buruk di Tangsel Berangsur Membaik
Foto Bersama

Dikatakan Rojak, Kemenag Tangsel juga akan minta penyuluhan hukum bagi keluarga besar Kemenag agar dapat bermitra dalam segala penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Di tempat yang sama, Kajari Tangsel Bima Suprayoga menjelaskan, dengan berlangsungnya kerjasama ini diharapkan tidak hanya sekedar ceremony dan berhenti sampai disini. Ia pun menegaskan bahwa kerjasama bisa dilakukan walau hanya sebatas konsultasi dan datang ke kantor Kejari Tangsel, sehingga fungsi Kejari dapat dimaksimalkan.

“Jangan menunggu ada masalah. Peran kami selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak lepas dari fungsi keperdataan. Jaksa perdata mempunyai nilai lebih dan kita siapkan personil yang mumpuni. Tetapi bisa maksimal dengan data dan biaya sebagai pendukung. Kita selesaikan permasalahan hukum, bersama kita bisa,” tegasnya.

Baca Juga:  Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Resmi Tempati Kantor Baru

Sementara Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany berharap, kerjasama ini dapat menjadi berkah dan kerjasama dengan JPN bisa diikuti. Hal itu disebabkan karena indonesia merupakan negara hukum, maka harus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa tidak begitu mudah menyelesaikan persoalan ekonomi yang justru digugat kembali oleh ahli waris.

“Saya berpesan, wakaf harus dibuatkan IMB agar tertib administrasi dan agar terhindar dari persoalan lainnya. Karena persoalan perdata harus melalui pembuktian formil,” pungkasnya. (FN)

Komentar

Berita Lainnya