Kemelut Sertifikasi Untuk Pendamping OK-OCE

Kemelut Sertifikasi Untuk Pendamping OK-OCE

Berkat PP 18/2017, Tunjangan Anggota DPRD Akan Naik 4 Kali Lipat
Langkah Tim Sinkronisasi Anies-Sandi akan Terkunci di DPRD DKI
DPRD DKI Minta Rusun yang Bocor Segera Diperbaiki

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mencoret usulan bujet sebesar Rp3,9 miliar untuk keperluan sertifikasi pendamping kegiatan Program OK OCE dalam RAPBD-P 2018. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan justru tidak mempersoalkan dan mengklaim tidak akan berpengaruh pada program yang menjadi unggulan pemerintahannya itu.

Anies berdalih, ketiadaan anggaran sertifikasi bagi 200 pendamping pada tahun ini tidak akan berpengaruh pada keberlangsungan operasional OK OCE. “Tidak masalah, karena ini adalah suatu gerakan. Prinsipnya dari rakyat dan oleh rakyat. Negara menjadi fasilitator saja,” kata Anies di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

Kendati demikian, sikap sebaliknya sempat ditunjukkan bawahan Anies, yaitu: Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Irwandi saat rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin lalu (17/9/2018).

Keduanya meminta agar kegiatan sertifikasi pendamping tetap disetujui, karena OK OCE merupakan program unggulan Pemprov DKI Jakarta. Urusan sertifikasi pun dinilai penting karena dianggap bisa meningkatkan kompetensi para pendamping. Dengan demikian, akan kelihatan mana saja pendamping yang berkualitas dan yang tidak.

Sayangnya, DPRD DKI tetap menolak usulan anggaran itu. Alasannya, sertifikasi pendamping program OK OCE tidak masuk ke dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Untuk itu, Badan Anggaran menyarankan agar hal itu dapat diusulkan kembali dan masuk ke dalam APBD 2019.

Baca juga  Politisi Nasdem: Alexis Sumbang Hampir Rp 200 Miliar ke PAD DKI Jakarta

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE, Faransyah Jaya menyayangkan penolakan usulan tersebut. Pasalnya, ia melihat program sertifikasi yang dicanangkan Pemprov DKI bisa membuat para pendamping program OK OCE “naik kelas.”

Faransyah menuturkan, memang ada standar yang dipatok oleh pihaknya saat merekrut pendamping OK OCE. Pelatihan dan pembekalan rutin pun diberikan setiap tiga bulan. Akan tetapi, Faransyah berpendapat bahwa program sertifikasi bisa memantapkan kemampuan pendamping karena adanya proses pengujian.

“Dari segi keberlangsungan sebetulnya tidak ada masalah. Setidaknya sampai tahun ini, tetap berjalan seperti biasa. Tapi kan di OK OCE ada penilaian kinerja yang harus dicapai. Kalau bisa ada sertifikasi, ujungnya kompetensi pendamping pun naik,” kata Faransyah kepada Tirto, Rabu (19/9/2018).

Faransyah sendiri mengaku kaget saat mengetahui bahwa usulan tersebut ditolak. Ia lantas berdalih bahwa DPRD DKI Jakarta tidak berpihak pada program yang dinilai mengusung asas kerakyatan itu. Padahal, kata dia, para pendamping selama ini diklaim telah mendampingi hingga mencapai 40 ribu peserta.

“Saya memang tidak ada di Badan Anggaran, sehingga tidak bisa menjelaskan. Namun ini kan bergantung pada yang punya palu. Pak Sekretaris Daerah (DKI Jakarta) pun sudah mencoba menjelaskan,” kata Faransyah.

Meski mengaku tidak tahu secara pasti, namun Faransyah meyakini bahwa anggota Badan Anggaran dari partai pengusung Anies-Sandiaga tidak lepas tangan selama rapat berlangsung.

Baca juga  Pemprov DKI Siapkan 8 Milyar Untuk Tambah Tunjangan Dewan

“Sudah diupayakan katanya. Saya juga tidak tahu bagaimana, namun ada beberapa WhatsApp masuk, salah satunya dari Pak Sekretaris Daerah. Saya bilang, ya sudahlah,” kata Faransyah.

Setelah ditolak, Faransyah hanya bisa berharap anggaran program sertifikasi masuk ke dalam APBD 2019. Untuk itu, ia mengaku legawa apabila proses pencairan dana memang baru bisa dilakukan antara Februari-Maret 2019.

Faransyah pun membuka opsi bagi para pendamping OK OCE yang hendak melakukan sertifikasi sendiri. Langkah tersebut dipilihnya karena dari OK OCE belum bisa mengakomodasi keperluan sertifikasi, mengingat usulan anggarannya yang tidak diloloskan.

Berdasarkan keterangan Faransyah, biaya untuk melakukan sertifikasi itu minimal sebesar Rp4,5 juta per orang. Apabila pendamping tahun ini diperkirakan sebanyak 200 orang yang diajukan, maka Faransyah menargetkan setidaknya ada 1.200 pendamping yang bakal disertifikasi pada 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menanggapi ihwal pencoretan usulan anggaran itu dengan enteng. Menurutnya, program OK OCE akan tetap berjalan meskipun pendampingnya belum tersertifikasi.

“Yang dicoret kan anggaran sertifikasinya. Kemarin enggak pakai sertifikasi juga tetap jalan. Ini pun tidak ada kaitannya dengan gerai-gerai [OK OCE] yang tutup itu,” ucap Taufik.

Sumber: Tirto.id
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
Penyadur: Amir Wata

COMMENTS