oleh

Kejati Diminta Segera Bongkar Dugaan Praktek Suap dan SPPD Fiktif DPRD Sultra

KENDARI, SUARADEWAN.com – Direktur eksekutif Kudeta Sultra Mahmud Sarifu menghimbau Kejati segera membongkar modus operandi dugaan suap menyuap dan SPPD fiktif yang melibatkan mantan anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara berinisial TH. Hal ini disampaikannya melalui release pers kepada Kendari kini.

“Ini sebagai pintu masuk membongkar dugaan skandal mega korupsi dana aspirasi DPRD Sultra yang bisa bernilai ratusan milyar, namanya dugaan tentu menjadi kewajiban aparat hukum,” kata Mahmud Sarifu, di Kendari, Selasa (28/04).

banner 1280x904

“Mahmud Sarifu menegaskan agar periksa kepala BPKAD Sultra untuk mengetahui kronologis kenapa ada anggota DPRD bisa menggunakan SPPD Dinas Infokom, atau kenapa bisa Dinas Infokom mengakomodir program kegiatan dan dijalankan anggota DPRD ini tidal masuk akal,” lanjutnya.

Baca juga  McDonald's Kendari, Investasi dan Ke(siap)an Daging Lokal Kita

Kasus skandal megakorupsi memang saat ini membingungkan publik Sulawesi Tenggara, seorang Staf Ahli Ketua DPRD Provinsi salah satu yang di OTT oleh kejaksaan tinggi tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal modus yang di OTT terkait dengan SPPD Fiktif anggota DPRD Termasuk Ketua DPRD Provinsi yang diduga punya keterlibatan.

Direktur Eksekutif Kudeta Sultra, Mahmud Sarifu, juga meminta kepada Pihak penyidikan Jaksa agar mengembangkan kasus ini secara trsansparan karena diduga kuat melibatkan banyak anggota DPRD Provinsi Periode 2014-2019. Dimana modusnya adalah dugaan kolusi &korupsi dalam bentuk pokok-pokok pikiran atau lebih dikenal dengan dana aspirasi.

Baca juga  DPRD Sultra: Pulangkan 49 TKA Asal Tiongkok Yang Baru Masuk Kendari

“Kami harap pihak penegak hukum benar-benar serius dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan instansi Infokom dan dan para oknum yang berada di lembaga legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi kami setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. (aw)

Komentar