oleh

Kebijakan Pemerintah Yang Salah Dalam Memahami Rakyatnya

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Di saat pandemi, rakyat Indonesia ibarat anak yatim yang baru saja kehilangan ibu, badan mereka tampak lesu, tatapannya ragu, dan usaha mereka seakan menemui jalan buntu. Mereka bingung atas kebijakan Pemerintah yang ambigu, isu besar yang dianggap angin lalu, ditambah lagi ribuan tangis akibat keadaan kantong yang kian menipis.

Pemerintah, ibarat lempar batu sembunyi tangan dalam melihat keadaan sekarang, padahal apa yang dilakukan masyarakat sekarang adalah cerminan dari berbagai kebijakan pemerintah pada beberapa bulan sebelumnya.

Dye (1992) mengartikan kebijakan sebagai apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, kebijakan tidak melulu berupa pidato resmi atau hukum yang memberi instruksi, komunikasi publik juga adalah salah satu bentuk kebijakan.

Kita tentu ingat bahwa pada akhir Februari 2020 kemarin, para pejabat seakan berlomba dalam menyampaikan guyon seperti nasi kucing dan doa qunut sebagai pelindung diri, hingga flu yang lebih berbahaya karena virus corona dapat sembuh sendiri.

Meski dikritik karena dianggap menyepelekan dan tidak berdasar, Pemerintah selalu berdalih bahwa bentuk komunikasi tersebut adalah upaya agar masyarakat tidak panik.

Baca juga  Pemerintah Putuskan Tak Ada Pelarangan Resmi Mudik Lebaran, Cuma Himbauan

Dampaknya bisa dilihat sekarang, saat ini masyarakat bukan hanya tidak panik tetapi juga abai, padatnya bandara dan jalan tol, membludaknya mall, serta berbagai penolakan pasien positif untuk mematuhi protokol adalah bukti bahwa Pemerintah gagal dalam meyakinkan maksud dan tujuannya.

Namun, mengapa sikap abai dan menyepelekan dari pemerintah tersebut memiliki dampak yang begitu besar? Mengapa pemerintah disalahkan padahal setiap manusia memiliki akal sehat untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk?

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya aspek kepemimpinan (leadership) yang dimiliki oleh pemerintah. Melihat kepemimpinan sebagai suatu kemampuan individu dalam memengaruhi dan memotivasi orang lain, adanya faktor legitimasi pejabat membuat kepemimpinan secara tidak langsung juga ikut terlibat.

Dalam kasus Indonesia, kepemimpinan Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, power, adanya tokoh yang menjadi panutan/idola masyarakat membuat tokoh tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar.

Baca juga  Kota Magelang Berhasil Kendalikan Kasus Covid-19

Tak khayal di Indonesia pertarungan politik cenderung menitikberatkan pada tokoh, bukan visi misi atau ideologi. Kedua, masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dari hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukan, bahwa Indonesia berada dalam posisi enam terbawah berkat buruknya kemampuan matematika, literasi, dan sains (Vivanews.com, 2019).

Faktor ketiga terbilang cukup unik, berdasarkan hasil temuan dari Edelman Trust Barometer (2018), Pemerintah Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap rakyatnya, meski cenderung korup dan rendah dalam berkinerja.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan temuan di berbagai negara yang menunjukan bahwa negara dengan index korupsi tinggi cenderung tidak dipercaya masyarakat.

Faktor-faktor inilah yang harusnya dipahami oleh Pemerintah mengenai betapa kuatnya pengaruh mereka terhadap masyarakat, tidak dimanfaatkannya keuntungan dalam hal pengaruh dan miskonsepsi dalam memahami kebijakan berdampak pada komunikasi yang dulunya dianggap senjata kini terbukti sia-sia dan tidak bermakna. (sumber: viva)

Komentar