oleh

Kebijakan Dishub Provinsi Sultra Hambat Pencegahan Corona di Buton Tengah

BUTON TENGAH, SUARADEWAN.com — Di tengah maraknya virus Covid-19 atau Corona yang menjadi pandemik, Baik Pemerintah Pusat maupun daerah gencar melakukan segala upaya dalam memberantas pandemik. Namun demikian masih ada juga kebijakan sektoral pemerintah daerah yang tidak strategis malah condong bermuara pada gagalnya pencegahan pandemik.

Hal ini dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Buton tengah dengan adanya kebijakan sepihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang melanggar sejumlah Undang-undang dan peraturan terkait penyelenggaraan transportasi.

banner 1280x904

Pemerintah Kabupaten Buton tengah dalam hal mengendalikan arus transportasi angkutan manusia yang berpotensi membawa virus covid-19 atau corona memfungsikan terminal antar kota dalam provinsi sebagai check point, namun kenyataannya pemerintah provinsi Sulawesi tenggara menyelenggarakan kebijakan sepihak dengan mengeluarkan izin trayek Tampo – Waara yang berorientasi wilayah restarea, hal ini menistakan keberadaan terminal AKDP (angkutan Kota Dalam Provinsi) di Lombe (UU No.2 tahun 2017) sebagai pemetaan simpul arus transportasi manusia.

Baca juga  Sambut Ramadan, Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Konawe Utara Buka Dapur Umum

“Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan prov. Sultra- Red) mengatakan bahwa alasan pengeluaran izin trayek yang syarat atas pelanggaran aturan tersebut adalah karena mereka ditekan oleh sopir dari Kabupaten Muna, ini di katakana Kepala Dinas pada saat rapat koordinasi minggu lalu,” pungkas Kepala Bidang Lalu Lintas Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah La Ode Mu. Ilamayang Amli, SH. Kepada suaradewan setelah dikonfirmasi Pagi ini.

Diketahui bahwa Pada bulan Januari tahun 2020 M, para Sopir dari Kabupaten Buton tengah telah melakukan tindakan premanisme dengan memboikot perbatasan Buton Tengah dan Kabupaten Muna yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi masyarakat Buton Tengah. Demikian juga rapat–rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah yang membahas masalah ini telah diteror sejumlah oknum premanisme.

Baca juga  Indikasi Terpapar Covid-19, Tim Gugus Tugas Konut Sambangi Warganya

Jika Aksi Premanisme seperti ini dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah yang berkewajiban mengayom untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka dimanakah lagi kebenaran dapat ditegakkan?, dimanakah peran Polisi sebagai alat pemaksa Negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban?, pertanyaan pertanyaan ini mewakili kegundahan masyarakat Buton Tengah yang belum terjawab sampai saat berita ini diturunkan. (asb)

Komentar