Kantor Kemendes PDTT Di Ontrog Massa, Tuntut Pengawasan Dana Desa

Kantor Kemendes PDTT Di Ontrog Massa, Tuntut Pengawasan Dana Desa

Ini Penyebab Pengawasan Dana Desa Masih Lemah
Antisipasi Penyimpangan Tata Kelola, Arteria Dahlan: Dana Desa Harus Dikawal
Sejak Dana Desa Digulirkan, Sudah 215 Kepala Desa Masuk Penjara

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sejumlah mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan mendesak perbaikan kinerja kemendes PDTT yang berlangsung damai di kantor kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Jumat (03/11/2017) Siang tadi. melontarkan kritikan terhadap Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

Dalam aksinya di Kemendes Jl. Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat, massa yang mengontrog meminta agar pengawasan dana desa diperhatikan. Sebab dalam orasinya, massa menilai kemendes PDTT telah mencederai UU No 6/2014 Desa.

Koorlap aksi damai yang juga ketua umum gerakan masyarakat (GERAM) Hasyemi Faqihudin saat ditemui awak media mengatakan, sangat miris dalam pelaksanaan UU No 6/2014 dampaknya sangat krusial, dari mulai penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif hingga saat ini kades seluruh Indonesia seperti penguasa tanpa tersentuh hukum.

Sejumlah Mahasiswa melakukan aksi di Kemendes Jl. Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat, massa yang mengontrog meminta agar pengawasan dana desa diperhatikan, 3/11

“Kita lihat saja, bulan lalu juga ada ratusan massa aksi dari perangkat desa yang menuntut dinaikan anggaran hingga ingin jadi PNS. Tapi nyatanya tanpa dinaikkan pun transparansi kades dan perangkatnya masih jauh dari kata baik,” kata Hasyemi.

Baca juga  Mendes PDTT: Dana Desa Hanya Stimulus, Bukan Sumber Utama Pembangunan Desa

Hasyemi juga mendukung densus tipikor apabila kenyataan saat ini harus disertai pengawasan yang ekstra ketat.

“Mungkin bagi praktisi atau pengamat hukum, hal ini sulit disahkan. Namun dalam keadaan tata kelola saat ini perlu juga melihat situasional. Artinya jelas bahwa pengawasan agar lebih teliti karna melihat keadaanya yang rill.” tandasnya

Baca juga  Menkeu: Dana Desa Semakin Besar, Kemiskinan tidak Beranjak Turun

Selain itu masa aksi pun meminta agar pendamping desa di non aktifkan, juga daerah tertinggal diperhatikan.

“Apabila daerah tertinggal dilupakan, seperti flores daerah saya. Maka bagaimana janji janji nawa cita?” ujar antonius dalam orasinya.

Tidak lama berselang biro humas kemendes PDTT, Erick menjelaskan agar massa aksi bisa bertemu dirjen di kantor kalibata.

“Aksinya di kantor kalibata saya rasa lebih pass, menteri dan dirjen berkantor disana dan bisa langsung bertemu. jokowi telah memindahkan kantor dirjen dan mentri sekarang dikalibata. Tapi kita akan dampaikan hal ini,” kata Erick. (HE)

COMMENTS