oleh

Kalah Praperadilan Setya Novanto, Hakim Sebut KPK Tergesa-gesa dan Kurang Cermat

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Hakim Praperadilan yang dimohonkan oleh Setya Novanto, Cepi Iskandar, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mungkin melakukan penyidikan hanya dalam waktu sehari usai penetapan tersangka terhadap Ketua DPR RI sekaligus Ketum Golkar itu.

Pada hari ini, Cepi memutuskan untuk menerima permohonan praperadilan Novanto sekaligus membatalkan status tersangka Ketua Umum Partai Golkar itu.

banner 1280x904

Hakim dalam pertimbangan putusannya mengatakan, ketika menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK belum melakukan penyidikan dalam perkara a quo dan juga belum memeriksa calon tersangka, saksi, serta alat-alat bukti.

Baca juga: Berkali-kali Dimentahkan Sidang Praperadilan, KPK Perlu Berbenah

“Karena, termohon (KPK) harus mempunyai waktu, dalam waktu yang singkat sejak 17 Juli 2017 untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu hal yang tidak mungkin yang dilakukan oleh termohon,” kata Hakim Cepi saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Baca juga  Setya Novanto Sebut Tidak Benar Ada Aliran Uang Proyek e-KTP Mengalir ke Seluruh Ketua Fraksi

Untuk diketahui, surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Novanto diterbitkan pada 17 Juli 2017. Saat itu juga, KPK langsung mengumumkan penetapan tersangka di muka media massa. Sementara, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017.

Hakim Cepi dalam pertimbangannya juga menyatakan, penetapan tersangka Setya Novanto tidak sesuai prosedur sebagaimana KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan referensi lainnya. Hakim berpendapat, penetapan tersangka harus pada akhir penyidikan dan bukan pada awal penyidikan. Yaitu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dan saksi-saksi yang lain.

Baca juga  Dedi Kurnia Syah: Upaya DPR RI Melemahkan KPK Semakin Berat

Baca juga: Bamsoet: KPK Jangan Seperti Polisi Lalu Lintas yang Bersembunyi Dalam Semak

Dalam penetapan tersangka, berdasarkan pertimbangan hakim, penyelidik dan penyidik harus menghindari sifat tergesa-gesa dan kurang cermat, yang sering kali membuat penegak hukum tergelincir pada pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti masa lalu. Adanya tahapan penetapan tersangka dalam KUHAP, dimaksudkan agar KPK menggunakan kewenangan dengan lebih berhati-hati karena dapat menjurus pada tindakan abuse of power.

“Menimbang dari hal-hal tersebut bahwa dengan penetapan tersangka di akhir penyidikan maka hak-hak calon tersangka dapat dilindungi, dan untuk mengetahui apakah bukti itu valid apa tidak,” kata hakim. (REP)

Komentar