oleh

Kaji Banding Penerapan Tarif Retribusi, DPRD Kota Palangkaraya Kunker ke DPRD Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, SUARADEWAN.com — Sejumlah anggota DPRD Kota Palangkaraya melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (2/3). Kunker tersebut dalam rangka kaji banding penerapan tarif retribusi, khususnya tarif retribusi tower telekomunikasi atau base transceiver stasiun (BTS).

“Kami rombongan delapan orang dari pansus didampingi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pak Aratuni Djaban dan stafnya,” ujar Ketua Badan Pembentukan Pertaruan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya Riduanto.

banner 1280x904

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, karena ada penyesuaian tarif retribusi, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya meminta tarif retrisbusi disesuaikan lagi, sehingga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2018 tentang Retribusi yang ada harus diubah.

Baca juga  Bahas Sampah, DPRD Kota Balikpapan RDP Dengan Masyarakat dan Pihak Terkait

Namun, lanjutnya, hal yang paling menonjol dalam perubahan perda tersebut adalah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan retribusi pengawasan tower telekomunikasi atau BTS.

Apalagi, kata Anggota Komisi C tersebut terkait retribusi tower telekomunikasi. Potensi untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar. Pasalnya di Kota Palangka Raya jumlah tower telekomunikasi tersebut mencapai 318.

Baca juga  Lahan Sekolah Digugat Warga, DPRD Kota Balikpapan Pertanyakan Pendataan Aset Pemkot

“Selama ini seperser pun tidak ada masuk ke kas daerah. Di Balikpapan ini untuk satu menara sekitar Rp1.992.000 per tahun retribusinya. Kami ingin mengadopsi dan membawa ini ke Palangka Raya untuk diterapkan juga. Pemilik tower ini harus bayar,” pungkas Riduanto. (irf)

Komentar