Jual Beli Jabatan di DKI Jakarta Marak Terjadi

Jual Beli Jabatan di DKI Jakarta Marak Terjadi

Wasekjen Golkar Puji Politikus PDIP Maruarar yang Minta Maaf Ke Anies
Pendiri Traveloka Ikut-Ikutan, Warganet Ramai-Ramai Uninstall Aplikasinya
Anies akan Ajak Para Mantan Gubernur DKI Reuni Bahas Pembangunan Ibukota

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Gubernur Anies Baswedan melakukan perombakan jabatan penting di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya ada 1.125 pejabat DKI dilakukan perotasian.

Namun, menyeruak kabar bahwa dibalik rotasi tersebut, tercium praktik jual beli jabatan mulai dari rotasi lurah, camat hingga pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas dan wali kota. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas yang mengendus isu tak sedap ini.

“Kita punya di bawah banyak kader, bahkan lurah-lurah juga banyak yang mengeluh seperti itu,” ungkap Hasbiallah, Jakarta,  Kamis (28/02) lalu.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofian Effendi yang mendengar kabar tersebut, langsung membenarkan bahwa di level daerah baru sekitar 10 persen yang bebas dari KKN termasuk di Pemprov DKI.

“Kami tahu, jual beli jabatan di DKI itu marak juga. Tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI itu akan membuat saudara terkejut,” jelas Sofian, Rabu (3/4).

Lanjut Sofian, sebenarnya proses seleksi penerimaan ASN di Indonesia yang sudah transparan dan minim suap. Namun, hal itu baru terjadi di tingkat pusat. Tapi dalam kasus di DKI, Sofian mengaku, sejauh ini dirinya tak punya bukti otentik, karena pelaporan jual beli jabatan di Pemprov DKI relatif sepi ketimbang dari provinsi-provinsi lain.

Kasus jual beli jabatan memang marak terjadi, kasus Bupati Klaten Sri Hartini setidaknya bisa menjadi ukuran harga sebuah jabatan yang terjadi pada akhir 2016, yang jika diakumulasi ada 60 triliun.

Namun, Sofian juga mengakui ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu yang dipimpin oleh figur-figur popular seperti Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi dan Tri Rismaharini (Surabaya), dan Haryadi Suyuti (Yogyakarta).

Baca juga  Pada Peringatan Maulid, Anies Ulas Kriteria Pemimpin Baik

“Tapi figur-figur kepala daerah yang baik seperti itu itu kan cuma sekitar 10 persen,” ujar Sofian.

Berikut kumpulan fakta dari dugaan praktik jual beli jabatan di Pemprov DKI:

1. Tarif jual beli jabatan belum diketahui

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah tak mengetahui pasti berapa tarif yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan lurah dan camat itu. Dia juga tak merinci siapa pemberi atau penerima uang.

Namun Hasbiallah menyebut jual beli jabatan ini sudah menjadi rahasia umum. “Ini isu umum, semua orang tahu,” ujarnya.

2. Pejabat dikuatirkan tidak netral

Hasbiallah mengaku khawatir lurah dan camat bersikap tak netral. Padahal, rotasi pejabat DKI diharapkan memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil (PNS). “Pergantian ini hanya untuk kepentingan pemilu,” ujarnya.

3. Praktik jual beli jabatan dibantah oleh Sekretaris Daerah DKI

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan tak ada permainan uang dalam penempatan lurah dan camat yang baru. Menurut dia, rotasi pejabat sudah menjadi hak pimpinan dan biasa.

“Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Saat itu juga kita selesaikan kalau ada penerimaan-permainan uang. Jadi jangan fitnah, kalau ada silakan sebutkan,” kata dia.

4. KASN minta bukti konkret

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang pernah memvonis Anies bersalah atas pelanggaran dalam perombakan terhadap 16 pejabat eselon II tahun lalu meminta bukti konkret atas dugaan praktik jual beli jabatan yang disampaikan Hasbiallah.

Menurut Komisioner KASN Waluyo, jual beli jabatan ini adalah tuduhan serius. Karena itu perlu ada bukti yang menguatkan. “Kalau bisa anggota DPRD menyampaikan bukti-bukti atau indikasi awal kepada kami,” kata Waluyo, Jumat, 1 Maret 2019.

Baca juga  Sambut Pemimpin Baru Jakarta, Sohib Indonesia Kembali Hibur Warga di Balaikota

Waluyo menuturkan praktik kotor semacam ini merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai negeri. Praktik ini tidak boleh dibiarkan. Dia mengajak anggota dewan untuk aktif melapor dan menyerahkan bukti konkret.

“Laporkan, biar ada follow up,” ucap dia.

5. Inspektorat membuka pengaduan

Inspektorat DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran terkait isu praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Dalam surat itu, Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi meminta kepada siapa pun yang mengetahui praktik curang ini untuk melapor.

“Iya saya yang tanda tangani (surat edaran tersebut),” kata Michael, Jumat, 1 Maret 2019.

Surat edaran yang diterbitkan Inspektorat itu bernomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Atas Penempatan/Perpindahan Pegawai untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Michael, surat itu menjabarkan empat poin. Pertama, dia mengimbau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melapor apabila mengetahui adanya praktik jual beli tersebut. Pada poin kedua, ia meminta Kepala OPD yang terlibat untuk segera melapor ke inspektorat.

Poin ketiga, inspektorat menyediakan posko pelaporan untuk mereka yang menjadi korban praktik jual beli jabatan di lingkungan DKI. Pelapor dapat menghubungi Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) DKI yang terletak di seluruh kantor inspektorat. Poin keempat, perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor pungli itu akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Alf)

sumber : teropongsenayan.com

COMMENTS