oleh

Jokowi Tegas Sikapi Freeport, Pengamat: Kita Harus Dukung!

PT Freeport Indonesia

JAKARTA,SUARADEWAN.com – Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional.

Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

banner 728x419

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, PT Freeport Indonesia sering melontarkan ancaman sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan selalu tunduk pada keinginan perusahaan tambang tersebut.

“Pemerintah SBY barangkali ketakutan makanya Jero Wacik (Menteri Energi Sumber Daya Mineral saat itu) membuat memorandum,” ungkapnya dalam diskusi “Republik Freeport” di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (25/2/17).

Menurut Fahmy, sudah saatnya Pemerintahan tidak lagi tunduk pada keinginan PT Freeport. Menurutnya, Pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan dan PT Freeport wajib mematuhi aturan tersebut.

“Saat inilah saat yang tepat Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan) dan Jokowi tegas sesuai perundangan yang berlaku apakah akan gunakan KK (kontrak karya) atau gunakan syarat IUPK (izin usaha pertambangan khusus) atau bayar divestasi 51 persen dan pajak dipenuhi. Ini syarat tegas pemerintah harus mendukung,” pungkasnya.

Dirinya juga mengapreasi sikap tegas yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam menyikapi persoalan status kontrak karya Freport. Bahkan, ia meminta masyarakat mendukung langkah pemerintah tersebut.

“Jokowi bilang kalau enggak mau ‘sikat’ aja di situ saya kira ‘sikat’ nya orang Solo keras di situ. Semua orang harus mendukung. Kalau dulu ada 212, sekarang harus ada gerakan tutup Freeport,” tegas Fahmi. (DD)

Komentar

Berita Lainnya