Jokowi Bagikan Langsung Sertifikat Tanah, Mantan Menteri: ‘Presiden Rasa Lurah’

Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Tangerang, 26/11

Jokowi Bagikan Langsung Sertifikat Tanah, Mantan Menteri: ‘Presiden Rasa Lurah’

Disinyalir BPN Sarang Mafia Tanah, Mahasiswa Ancam Demo BPN RI
Pengamat: Kritik Amien Rais Soal Lahan Terkait Rasa Keadilan dan Kegundahan Masyarakat
Euis F. Fatayaty: Pak Amien Rais itu Punya Data dan Fakta, Bukan Asbun!!

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari dua mantan menterinya, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan. Sampai-sampai, Jokowi disebut ‘presiden rasa lurah’. Pihak Istana Kepresidenan pun menjawab tudingan tersebut.

Kritikan bermula saat eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry yang menyebut aksi bagi-bagi sertifikat tanah itu seolah-olah menutupi peran pihak-pihak lain yang terlibat. Ia menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran presiden.

“Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting,” kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Minggu (14/10).

Baca juga  DPR Sepakat Dengan Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria Pemerintah

Sudirman yang kini bergabung ke timses Prabowo-Sandi membela Ferry. Ia sepakat dengan Ferry dan mengatakan semestinya pembagian sertifikat tanah cukup dilakukan lurah atau camat.

“Mas Ferry mengatakan kalau tugas lurah, camat dipegang Presiden, nomor satu, camat lurah itu kerjanya apa. Kedua Presiden habis waktunya untuk memikirkan mengerjakan hal yang sangat remeh temeh. Tugas pemimpin negara itu mengerjakan yang keseluruhan, komplektivitasnya bagaimana, bagaimana ngatur orang terbaik untuk perform,” ujar Sudirman di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Istana menjawab tudingan tersebut dan menegaskan kehadiran Jokowi dalam acara pembagian sertifikat tanah untuk menjalankan tugas controlling. Sebab, Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah harus dibagikan pada warga di tahun 2018 dan jumlah tersebut meningkat jadi 9 juta pada tahun 2019.

Baca juga  Mudahkan Urusan Pertanahan, Kota Tangsel Luncurkan Aplikasi SERATON

“Bapak Presiden beberapa kali hadir dalam pembagian sertifikat hanya ingin memastikan apakah perintahnya kepada Menteri ATR/Ka-BPN berjalan seperti yang ditargetkan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (18/10).

Dalam setiap kesempatan, Jokowi memberikan penjelasan panjang lebar alasan pentingnya pembagian sertifikat tanah. Jokowi menekankan ada 80 juta sertifikat yang belum diterima warga.

Terkait dengan targetnya tersebut, Jokowi kerap membagikan secara simbolis sertifikat tanah untuk warga. Menurut Moeldoko, fungsi kontrol Jokowi tidak perlu disoal apabila bersifat teknis, di mana lurah atau camat sekalipun dapat melakukan pembagian sertifikat tanah.

“Dalam konteks manajemen, khususnya controlling, tidak terlalu penting apakah itu hal teknis atau strategis. Tapi yang penting sejauh mana pekerjaan itu terkontrol dengan baik,” jelas Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Timses Jokowi ini. (det)

COMMENTS